KH. Agil Siradj: Tak Mudah Menyesatkan apalagi Mengkafirkan Orang!

Menanggapi maraknya pelarangan sejumlah kelompok untuk beraktivitas atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akhir-akhir ini, Presiden Jokowi memberikan arahan khusus kepada kapolri untuk menindak pelaku intoleransi.

“Siapapun yang melakukan tindakan intoleransi dalam konteks kenegaraan, tidak memperbolehkan kelompok lain melakukan aktivitas itu atau melakukan tindakan seperti membubarkan, SARA dan sebagainya. Maka presiden meminta kepada aparat penegak hukum untuk bersikap tegas,” kata Seskab Pramono Anung di komplek Istana, Jakarta, kemarin 31/1

Presiden, kata Pramono, tak ingin intoleransi dan SARA memecah belah bangsa. Padahal, menurut Pramono, kebebasan berserikat dan berkumpul sudah jelas diatur dalam UUD. “Presiden meminta Polri menindak tegas dalam hal itu,” katanya

Masih dari kompelks Istana, sesuai peretemuan dengan Presiden, KH. Said Aqil memastikan santri Nahdatul Ulama bebas dari gerakan intoleransi. “Saya jamin tidak satupun santri Nahdatul Ulama, pelajar Nahdatul Ulama, mahasiswa Nahdatul Ulama yang terprovokasi atau simpati pada gerakan-gerakan teror dan radikal. Itu yang paling penting,” kata kyai yang akrab disapa Kang Said ini.

Fenomena intoleransi belakangan memang kian mengemuka. Di Sumatra Barat misalnya, Ketua MUI, Gusrizal Gazahar, menyatakan Minangkabau harus ‘bersih’ dari aliran-aliran sesat. Padahal, sebagian aliran itu diakui telah lama hadir di Indonesia. Di ujung Indonesia, Aceh, fenomena yang sama juga terjadi. Bahkan laporan-laporan lembaga yang memantau perkembangan intoleransi di Indonesia menunjukkan meningkatnya fenomena intoleransi di Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Jogjakarta dan berbagai daerah lain.

Memperhatikan fenomena ini, dalam salah satu wawancara dengan stasiun televisi swasta, Kang Said lantas menyarankan semua pihak mengutamakan dialog yang bermartabat dalam mengatasi perbedaan. Menurut jebolan Pesantren Krapyak ini, keadaan di Timur Tengah kian memanas. Di sana, situasinya sudah sedemikian sehingga ulama yang bersikap kritis pada penguasa saja harus dipancung.

“Kita menyayangkan. Makanya, Saudi mendapat kritik dari berbagai masyarakat luas. Masa oposisi politik ko sampai dibunuh. Padahal bukan pelaku kriminal,” katanya sambil mengharapkan konflik di Timur Tengah tidak dibawah ke Indonesia.

Selain mengutamakan dialog,  Ketua Umum PBNU ini mengharapkan aliran-aliran yang berbeda dapat bersaing dalam meningkatkan kualitas masing-masing. Sambil mengutip hadis Nabi, Kang Said menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan ‘tiada Tuhan selain Allah’, maka dia berhak digolongkan sebagai Muslim. Adapun jika isi hatinya tidak tulus atau menyatakan hal lain,  itu urusannya dengan Allah.

“Bagi saya, sebagaimana Gus Dur, menyesatkan orang lain apalagi mengkafirkan bukanlah hal yang gampang,” katanya. []

Edy/Islam Indonesia/Berbagai sumber