ANALISIS – Menyambut Pulangnya 531 ‘Mujahidin’ ISIS ke Indonesia

IslamIndonesia.id – Menyambut Pulangnya 531 ‘Mujahidin’ ISIS ke Indonesia

Yang tidak kalah pentingnya dari kepulangan 531 warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS, menurut BNPT, ialah menyambut ‘oleh-oleh’ berupa pemahaman ‘radikalisme’ dari Suriah. Ajaran intoleran yang menganjurkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama ini, kata Kepala BNPT Suhardi Alius, harus diwaspadai saat tiba di tanah air.

“Di situlah kita harus bisa mengantisipasi, bagaimana formatnya dengan semua lintas kementerian bisa mereduksi radikalisme itu. Karena mereka sudah punya kemampuan militan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi di Kompleks Senayan, Jakarta, (15/9).

[Baca: Terjepit di Suriah, 531 ‘Mujahidin’ ISIS Pulang ke Indonesia]

Menurut Suhardi, mereka yang mengklaim dirinya sebagai ‘mujahidin’ dan pulang dari Timur Tengah, sejak dulu dinilai berpotensi membawa pahamnya yang ekstrim itu ke Tanah Air.

“Anaknya, keluarganya, juga punya potensi radikal sama. Sehingga BNPT betul-betul harus menjadi satu badan yang menyinergikan kementerian terkait,” katanya seperti dikutip detik.com

Bagaimana Indonesia menyikapi mereka? Menurut pengamat terorisme, Sidney Jones, tidak mudah bagi negara demokratis seperti Indonesia menyikapi orang-orang berpaham radikalisme. Meski membawa bahaya laten  bagi demokrasi, prinsip demokrasi tidak memperbolehkan mereka diperlakukan semena-mena. Terlebih lagi, jika mereka – yang cenderung bergerak di luar koridor demokrasi –  didukung atau masuk ke dalam kelompok atau ormas yang memanfaatkan sarana yang disediakan demokrasi.

“Bagaimana masyarakat demokratis mengatasi kelompok yang secara fundamental sangat anti-demokrasi?” tanyanya di depan para peserta kuliah umum Universitas Paramadina Jakarta beberapa waktu lalu.

[Baca juga – PBNU: Semua Teroris di RI Wahabi]

Di Barat, kata Jones, banyak negara demokrasi mengandalkan undang-undang anti-penyebaran kebencian serta meningkatkan hukuman untuk kejahatan yang dimotivasi oleh kebencian atas agama serta ras tertentu. Di saat yang sama, mereka juga mengakui bahwa demokrasi harus menyediakan ruang bagi organisasi yang mempromosikan pandangan eksklusif.

“Di Indonesia, masalahnya jauh lebih kompleks, tapi solusinya setidaknya harus dimulai dari penolakan  terhadap (aksi) kekerasan.”

Jones sangat yakin, bahwa titik awal untuk mengatasi intoleransi atau radikalisme agama adalah kebijakan ‘zero tolerance’ untuk kekerasan apa-pun, betapa pun kecilnya.

“Ini langkah minimal. Setiap tindakan intimidasi, ancaman, perusakan, pembakaran, atau kejahatan serupa yang dilakukan atas nama agama harus dihukum dengan hukuman maksimal.”

Jika berkenaan dengan nyawa warganya saja, pemimpin pusat hingga daerah beserta aparatnya lemah menegakkan hukum, penanganan yang lebih maksimal, mengakar dan menyeluruh akan jauh lebih sulit.

Selain memutus keterkaitan aktor negara dengan kelompok-kelompok radikalisme, pendidikan tentang nilai-nilai kebhinekaan harus diperkuat. Dalam hal ini, Anies Baswedan  saat menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan sempat mengintruksikan jajarannya untuk menarik semua buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X dan XI SMA di seluruh Indonesia. Isi buku itu, kata Anies, mengajarkan membunuh orang non-Muslim karena dianggap musyrik, ada pula yang menceritakan aktivitas romantis.

“Saya saja sampai kaget setelah membaca bukunya,” katanya seperti dikutip nasional.tempo.co

Eks Rektor Universitas Paramadina ini mengaku heran mengapa bisa buku dengan isi seperti itu bisa lolos dan diperbolehkan beredar sampai di tangan siswa. “Ajaran ini sangat berbahaya untuk Indonesia,” kata Anies.

Namun, setelah Anies dicopot sebagai menteri, bagaimana nasib operasi ‘bersih-bersih’ radikalisme dalam dunia pendidikan ini? Dari pantauan redaksi IslamIndonesia, buku yang menganjurkan kekerasan ini masih beredar dan dipelajari di sebagian sekolah.

Seperti diketahui, buku yang memuat ajaran Wahabi itu sempat beredar di sekolah SMA, Jombang, Jawa Timur. Kata Anies, selama buku Kurikulum 2013 itu dikaji lebih lanjut, para siswa diminta menggunakan bahan ajar kurikulum sebelumnya.

[Baca: Pelajaran SMA Mengutip Ajaran Wahabi, Soal SD Bermuatan ‘Pembunuhan’]

Secara umum, ‘penyambutan’ kedatangan eks kombatan ISIS dari Suriah ini seharusnya telah dipersiapkan jauh sebelumnya oleh pemerintah. Juli lalu, Badan Intelijen Nasional Indonesia juga telah memberi peringatan adanya perubahan strategi ISIS menyusul kegagalannya menguasai Irak dan Suriah.

“Betul, ada seruan dari Jubir ISIS untuk melakukan amaliyah di seluruh dunia,” kata Eks Kapolri Badrodin membenarkan potensi besar bagi Indonesia sebagai sasaran ISIS di Istana Wakil Presiden, (6/7) seperti dikutip Kompas.com

Di Suriah sendiri, satu demi satu wilayah yang selama ini dikuasai kelompok teroris seperti ISIS kembali direbut pemerintah setempat. Bahkan sejumlah petingginya, seperti Abu Mohammed al-Adnani, telah dilaporkan tewas di Aleppo. Wakil panglima dan sekaligus juru bicara resmi ISIS ini diyakini sebagai calon penerus pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi.  Sementara itu, sedikitnya 250 anggota teroris juga dilaporkan tewas setelah jet-jet tempur  Rusia – salah satu koalisi Suriah – membombardir mereka di wilayah Palmyra.[]

[Baca: Berkaca pada “Tragedi Suriah”, Santri Pamekasan Tolak Ulama Salafi-Wahabi]

YS/IslamIndonesia