Tengku Ancam Turunkan Presiden, Warning Yusril dan Hendro ke Jokowi Terbukti Benar

islamindonesia.id — Tengku Ancam Turunkan Presiden, Warning Yusril dan Hendro ke Jokowi Terbukti Benar

Apa yang disampaikan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono pekan lalu, perlahan terkuak dan terbukti benar dalam beberapa hari terakhir. Salah satu buktinya adalah beredarnya video pendek berdurasi 0:29 detik yang menampakkan Tengku Zulkarnain, sedang menyampaikan ceramah terkait tuntutan penuntasan kasus Ahok oleh aparat. Dalam video itu, salah satu Wasekjen MUI ini mengancam, jika kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok tidak dituntaskan dalam dua pekan ke depan, maka Presiden akan diturunkan.

Video itu beredar di media sosial setelah Ulin Yusron, yang dikenal sebagai loyalis Ahok dan Jokowi, di akun ‏@ulinyusron menulis: “Terkonfirmasi: demo 4 November 2016 bukan hanya untuk jatuhkan Ahok tapi juga jatuhkan Jokowi. Oh gitu muslihatnya.”

Dia juga menyertakan link video pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain yang dibubuhi title: “Demo 4 November Untuk Menurunkan Presiden”.

Meski isi video berdurasi pendek tersebut secara keseluruhan belum dapat dikonfirmasi keaslian dan dipastikan kebenarannya, namun seperti diberitakan Islam Indonesia sebelumnya, potensi ancaman serius terhadap Presiden ini sudah sejak jauh hari ditengarai Yusril.

[Baca: Jelang Demo Akbar 4 November, ini Pesan Serius Yusril dan Hendropriyono kepada Jokowi ]

Saat menyoal rencana demo Aksi Bela Islam jilid II, 4 November mendatang, Yusril mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam merespons, karena menurutnya, akibat dari aksi tersebut tak hanya bisa menyasar Ahok tapi tak mustahil juga bermuara ke Jokowi.

“Demo yang lebih besar tanggal 4 November nanti terkait isu penodaan agama, jika tidak direspons dengan tepat, ujungnya bisa bermuara ke Presiden. Salah ambil kebijakan, bisa fatal,” tulis Yusril di akun FB miliknya. Karena itu, pakar Hukum Tata Negara ini berharap Pemerintah benar-benar memiliki respons yang tepat atas isu sensitif ini.

Sementara melalui tagar #PerkiraanKeadaanStrategis di akun Twitternya, Hendropriyono pernah menyatakan bahwa stabilitas politik di RI sedang mengalami gangguan, menjelang Pilkada di DKI. Dia mengatakan, instabilitas ini berpotensi membuat negara terperosok, dari keadaan tertib sipil ke dalam keadaan darurat sipil. Karena itu, dia menilai pemberlakuan hukum keadaan darurat sipil yang tepat waktu, dapat cepat menolong keadaan. Sebaliknya, ketidaktepatannya dapat berdampak kontraproduktif. Hendro pun mengimbau aparat pemerintahan negara RI, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif mengamati secara sungguh-sungguh perkembangan keadaan dalam negeri sampai dengan tiga bulan ke depan. Sebab menurutnya, gangguan pada pilkada serentak berpotensi meluas di seluruh Indonesia dan berubah menjadi ancaman bagi stabilitas nasional.

Sama halnya dengan prediksi Yusril, #PerkiraanKeadaanStrategis Hendropriyono ini pun makin terbukti belakangan. Khususnya ketika aksi-aksi massa menghujat Ahok, makin menjamur di beberapa wilayah lain di luar Jakarta, seperti di Bekasi, Bogor, Malang, Surabaya, Makassar, dan kota-kota lain.

Jika hal ini terus berlanjut dan makin tak terkendali, perlukah pemerintah dan aparat keamanan mempertimbangkan saran Hendro untuk memberlakukan hukum keadaan darurat sipil tepat waktu, agar tidak berdampak kontraproduktif dan mengganggu stabilitas nasional?

EH / Islam Indonesia