Pro-Kontra Rencana Bawaslu Atur Materi Khotbah Agama Jelang Pilkada

islamindonesia.id – Pro-Kontra Rencana Bawaslu Atur Materi Khotbah Agama Jelang Pilkada

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana akan mengatur dan menerbitkan materi khotbah atau ceramah keagamaan di masa kampanye pilkada. Tujuannya, menghindari politisasi agama serta menciptakan suasana pilkada yang sejuk dan damai.

[Baca: Jelang Kampanye Pilkada, Bawaslu Akan Atur Materi Khotbah Agama]

“Kami ingin agar tidak ada upaya menggiring opini atau mengarahkan [dukungan] kepada salah satu paslon lagi saat pilkada, kami ingin khotbah dari pemuka-pemuka agama itu menyejukkan bagi semua,” kata Anggota Bawaslu Rahmat Bagja.

Baginya, khotbah seharusnya membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, bukan mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu atau menggiring opini tentang salah satu kandidat di pilkada.

Selain itu, menurutnya, tempat ibadah sepatutnya tidak digunakan sebagai lokasi berpolitik untuk menarik simpati publik dan meraih kemenangan.

“Kampanye harus anti-politik identitas dan isu SARA. Jangan sampai gereja, masjid, jadi pusat politik ya. Ini tidak kita harapkan, pusat politik boleh tapi yang mencerdaskan lah bukan memihak dan mengarahkan untuk memilih satu paslon,” tutur dia.

Hal ini tak lepas dari pengalaman Pilkada DKI 2017 yang lekat dengan isu SARA.

“Dulu kedengaran dari rumah ibadah, ceramah di sana-sini soal pilkada, soal kafir. Ini ke depannya kita usahakan tidak ada lagi yang seperti itu,” kata Bagja.

Rencananya, Bawaslu akan berkonsultasi dengan sejumlah pemuka agama dari organisasi-organisasi keagamaan terkait upaya ini. Di antaranya dengan pihak Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

“[Materi ceramah] ini tak hanya [untuk] umat Islam. [Tapi juga] Selebaran di misa untuk dibaca peserta misa yang berkaitan dengan pilkada, bagaimana memilih, bagaimana menjalankan pilkada yang aman damai tenteram,” jelasnya.

Ia mengaku telah mengutarakan wacana ini kepada Ketua Umum PBNU dan PP Muhammadiyah dan telah mendapat lampu hijau.

PBNU Tolak Rencana Bawaslu

Namun di tempat yang sama, Ketua PBNU Robikin Emhas menolak rencana Bawaslu tersebut. Hal itu dinilai malah akan menimbulkkan resistensi dari pemuka agama.

“Bukan kapasitas Bawaslu untuk mengatur isi khotbah, apalagi jika sampai di detail draf khotbah seperti apa yang direncanakan, itu justru bukan kapasitasnya, sehingga ada resistensinya.

Ia menyarankan agar Bawaslu segera bertemu dengan Kementerian Agama, tidak hanya pemuka Ormas saja, untuk membicarakan rencana tersebut.

“Subtansi pesannya, itu perlu dikomunikasikan, walaupun urgensi pemilu damai, bermartabat itu perlu,” tutupnya.

Polri Sudah Petakan Daerah Berpotensi Kerawanan Tinggi

Sementara itu Kepala Satgas Nusantara Polri Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya akan mengerahkan seluruh jajaran Satgas untuk bekerjasama dengan Bawaslu untuk melakukan pendekatan lunak kepada masyarakat untuk meredam isu SARA di era pilkada.

“Kami sudah mulai kegiatan ini sejak pertengahan Januari kemarin. Kami harap kegiatan ini massif dan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai dampak pilkada jika isu SARA digunakan agar memperoleh kemenangan,” tuturnya.

Selain itu, kepolisian juga sudah memetakan daerah-daerah dengan potensi kerawanan tinggi.

“Kami sudah mapping daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan tinggi,” tegas Gatot, yang juga menjabat Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri tersebut.

EH / Islam Indonesia