Kemenag Mengenai Aksi Intoleransi di Solo: Tidak Ada Tempat Bagi Intoleransi di Negara ini

islamindonesia.id – Kemenag Mengenai Aksi Intoleransi di Solo: Tidak Ada Tempat Bagi Intoleransi di Negara ini

Kasus kekerasan dan intoleransi kembali terjadi di Indonesia. Sabtu (08/08) malam, ratusan warga menyerang kediaman almarhum Segaf al-Jufri yang sedang menggelar acara Midodareni, tradisi yang banyak dilakukan masyarakat Jawa untuk mempersiapkan hari pernikahan.

Terjadi perusakan dalam peristiwa tersebut hingga ada korban luka yang harus menjalani perawatan medis.

Menteri Agama Fachrul Razi mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan warga. Menurutnya, bentuk kekerasan dan intoleransi seperti itu tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun.

“Saya mengecam intoleransi yang terjadi di Solo. Saya minta jajaran Kanwil Kemenag Jawa Tengah untuk lebih mengintensifkan dialog dengan melibatkan tokoh agama dan aparat sehingga tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak terjadi,” tegas Menag di Jakarta, Selasa (11/08), sebagaimana dilansir dari kemenag.go.id.

“Dalam situasi apapun, kita harus dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahamatan lil’alamiin, penebar perdamaian, di manapun dan kapanpun,” sambungnya.

Berita terkait:

• Kelompok Intoleran Bubarkan Acara Keluarga di Solo, Banser: Kita Mengecam
• Haidar Bagir juga Pernah Mengalami Upaya Pembubaran Paksa oleh Kelompok Intoleran di Solo

Pesan yang sama disampaikan Menag kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenag Provinsi di seluruh Indonesia. Menag meminta, dialog antar tokoh agama dan berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat, harus terus diintensifkan agar terbangun kesadaran bersama untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama.

Apalagi, Kementerian Agama tengah menggencarkan pengarusutamaan moderasi beragama.

“Pusat Kerukunan Umat Beragama dan FKUB di Kabupaten/Kota agar dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi proses dialog antar pihak dalam menyikapi setiap dinamika kehidupan dan kerukunan, sehingga tidak terjadi anarkisme,” jelas Menag.

“Indonesia adalah negara majemuk. Semua pihak harus saling menghormati. Karenanya, tidak ada tempat bagi intoleransi di negara ini,” sambungnya.

Menag berharap aparatur dapat menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan koridor hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang-undang yang berlaku.

PH/IslamIndonesia/Foto utama: kemenag