KOLOM – Pasang Naik Pamor Santri di Tengah Tahun Politik

islamindonesia.id – Pasang Naik Pamor Santri di Tengah Tahun Politik

Oleh: M. Qodari*

Nasib santri di pilkada sepertinya sedang mengalami pasang naik, bak air laut di bulan purnama. Hal ini dibuktikan dari pilkada 2018 di tiga wilayah primadona: Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Trio provinsi di Pulau Jawa itu menjadi primadona karena jumlah pemilih yang teramat besar. Tepatnya: Jawa Barat 18%, Jawa Timur 16%, dan Jawa Tengah 14%. Jumlah itu hampir separuh dari total pemilih nasional di 2019. Wow….

Pasang naik itu tampak dari konstelasi calon per 9 Januari 2018. Di Jawa Timur, dua calon gubernur yang sudah cukup dukungan kursinya adalah Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa. Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf, adalah keturunan langsung pendiri Nahdlatul Ulama. Ia adalah keponakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh NU terbesar kontemporer. Adapun Bu KIP atau Bude Kof, panggilan Khofifah, memang bukan keturunan ‘darah biru’ NU, tapi dia adalah kader NU tulen yang sudah memimpin organisasi perempuan terbesar NU, yakni Muslimat NU.

Lebih menarik lagi ketika PDI Perjuangan, sebagai partai pendukung Gus Ipul, ternyata menyorongkan Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi sebagai calon wakil gubernur mendampingi Saifullah Yusuf. Ini sebenarnya agak anomali karena Azwar Anas juga berlatar santri, bukan nasional. Sebelum ‘dibajukan’ PDI Perjuangan, Anas adalah pengurus PKB. PDI Perjuangan dengan demikian memasangkan hijau dengan hijau dan bukan hijau dengan merah. Meskipun, pakem ini diubah PDIP semenjak Anas mundur dari pencalonan. Namun, di situ terlihat betapa terangnya bintang santri di pilkada Jatim.

Besarnya perhatian PDI Perjuangan terhadap santri bahkan tampak di Jawa Tengah, yang notabene ‘kandang banteng’. Buktinya, DPP PDI Perjuangan memasangkan Ganjar Pranowo, gubernur incumbent dan kader PDI Perjuangan dengan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), yang anggota DPRD Jawa Tengah asal PPP mewakili dapil santri di Jawa Tengah: Demak, Jepara, dan Kudus. Lebih daripada itu, Gus Yasin adalah anak dari K.H. Maimun Zubair, kiai yang sangat disegani tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di tingkat nasional. Terbukti, dua kubu PPP yang bersengketa, Romahurmuzy dan Djan Farid, sama-sama mencari dukungan politik dari Mbah Maimun.

Pasang naik santri di Jawa Tengah tidak hanya terlihat dari penunjukan Gus Yasin. Sudirman Said sebagai calon penantang Ganjar pun mencari santri sebagai calon wakilnya. Nama yang masuk lis: Gus Yasin (sebelum diambil oleh Ganjar), Yusuf Chudlori (Gus Yusuf, Ketua PKB Jawa Tengah), dan nama-nama lainnya. Belakangan, Sudirman Said menggandeng Ida Fauziah, Ketua Fraksi PKB di DPR RI, sebagai calon wakil gubernur. Padahal dapil Ida bukan Jawa Tengah. Ida justru terpilih dari Jawa Timur VII (Kabupaten Jombang, Nganjuk, Madiun, Mojokerto, serta Kota Madiun dan Kota Mojokerto). Rupanya demi mencalonkan santri, PDI Perjuangan (dan PKB) mengimpor calon dari provinsi tetangga. Wow….

Bagaimana dengan Jawa Barat? Memang, Jawa Barat tidak sedramatis Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun dari empat pasangan yang terbentuk sejauh ini, pasang naik santri juga tampak jelas. Pertama, di pasangan Sudrajad-Ahmad Saikhu di mana Saikhu adalah santri modernis mewakili PKS.

Kedua, di pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di mana Uu adalah politikus PPP, Bupati Tasikmalaya (daerah santri), dan cucu dari Kiai Choer Effendy Manonjaya (ulama berpengaruh di Priangan Timur). Pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi pun tidak luput dari nuansa santri, khususnya pada sosok Demiz yang selama ini sering memainkan karakter religius di sinetronnya.

Pertanyaannya, tentulah mengapa sosok santri mengalami pasang naik di pilkada 2018? Apakah ini fenomena baru yang tidak terjadi di pilkada-pilkada sebelumnya? Dan apa penyebabnya?

Kalau daerah yang dimaksud adalah Jawa Timur, sesungguhnya santri selalu menjadi variabel penting dalam konstestasi pilkada. Pada 2013, misalnya, dari tiga pasangan yang maju, setidaknya ada tiga nama santri di sana. Pertama, Khofifah yang maju calon gubernur, Saifullah yang maju cawagub untuk Soekarwo, dan Said Abdullah, tokoh asal Madura yang berpasangan dengan Bambang DH.

Yang berubah adalah gestur politik PDI Perjuangan yang memilih maju sebagai calon wakil, berpasangan dengan calon gubernur yang santri, dan memajukan calon wakil yang juga santri, ketimbang memajukan calon gubernur dan nasional, padahal PDI Perjuangan berpeluang memajukan pasangannya sendiri karena banyaknya jumlah kursi DPRD.

Gestur politik PDI Perjuangan juga tampak di Jawa Tengah. Pada 2013, PDI Perjuangan memajukan pasangan nasionalis-nasionalis, bahkan PDIP-PDIP, dan menang di basisnya tersebut. Di pilkada 2018, PDIP dapat melakukan hal yang sama dengan cara memajukan pasangan incumbent atau mengganti wakilnya dari internal PDI Perjuangan.

Yang terjadi, PDI Perjuangan malah menggandeng Gus Yasin dan PPP sebagai calon wakil gubernur. Hal ini dapat dibaca bukan sebagai semata-mata sinyal pasang naiknya santri – karena pada masa sebelumnya ada Ketua NU Jateng yang menjadi wakil gubernur – namun lebih sebagai berubahnya strategi PDI Perjuangan dalam melihat konstelasi politik.

Kiranya, semenjak pemilu presiden 2014 dan pilkada Jakarta 2017 terjadi pasang naik politik SARA di mana PDI Perjuangan dan calonnya kerap mendapat serangan politik. Baik tudingan sebagai partai komunis atau partai yang anti-Islam. Di titik ini, PDI Perjuangan tampaknya merasa perlu bergandengan tangan dengan calon dan partai santri – khususnya santri tradisional – sebagai konter keseimbangan terhadap tudingan-tudingan tersebut di atas.

Hanya anehnya, PDI Perjuangan ternyata tidak melanjutkan pola di pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah di Jawa Barat. Di luar dugaan banyak kalangan, PDI Perjuangan mengajukan pasangan Tb. Hasanudin dan Anton Charliyan yang berlatar belakang TNI dan Polri. Mengapa pola ini berubah di Jawa Barat?

Jawabannya ditemukan dalam pidato Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, yang menyinyalir ada tuduhan PDI Perjuangan sebagai partai yang cuma dekat dengan polisi dan memusuhi TNI. Megawati ingin membantah tuduhan itu dengan mengajukan Tb. Hasanudin, seorang purnawirawan jenderal TNI sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Masalahnya, mengapa PDI Perjuangan tidak mengajukan calon wakil gubernur yang berlatar belakang santri, baik tradisional (dari PKB) atau modernis (dari PAN), misalnya?

Mungkin jawabannya ada di konstelasi politik nasional karena sebagian besar pilkada tidak hanya memperhitungkan peta politik di tingkat lokal (di Jawa Timur tidak mungkin mengabaikan santri tradisional karena jumlahnya yang sangat besar). Hubungan baik dengan berbagai institusi besar dan penting, seperti TNI dan Polri, perlu dijaga. Selain tentunya kalkulasi politik tentang siapa calon presiden dan wakil presiden di 2019.

*Penulis: Direktur Eksekutif Indo Barometer

EH / Islam Indonesia – Sumber: Pasang Naik Santri di Pilkada? (Majalah GATRA)