Walikota Bogor Perburuk Rapor Keberagaman Agama, Kata Aktivis

Surat edaran Walikota Bogor tentang larangan penyelenggaraan 10 Muharram atau Asyura menjadikan rapor keberagaman agama di Indonesia kian jeblok, kata aktivis.

Aktivis Indonesia Tanpa Diskriminasi, sebuah lembaga pemantau berbasis Jakarta, Denny JA, mengutip hasil penelitian Pew Research Center pada 2015 yang mengidentifikasi Indonesia sebagai negara paling parah jika dinilai dari indeks permusuhan sosial atau indeks pembatasan pemerintah terhadap minoritas.

Pada Kamis, Walikota Bima Arya mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan “Perayaan Asyura” di Kota Bogor. Menurut sejumlah kalangan, surat edaran itu, yang pertama dalam sejarah Indonesia, melanggar  undang-undang yang mewajibkan pejabat daerah menjaga keberagaman masyarakat.

Menurut Denny, jika tindakan serupa terus dibiarkan, kelompok minoritas lain kelak akan mengalami nasib yang sama.

Denny, pernah dinobatkan Time sebagai satu dari 30 orang paling berpengaruh di internet, menyesali pemerintah pusat yang menutup mata atas kebijakan daerah yang  melanggar konstitusi UUD 45.

Indonesia, lanjut Denny, berazaskan Pancasila yang melindungi keberagaman agama.

Dia menyeru semua pihak yang peduli pada keberagaman untuk tidak berdiam diri menghadapi tindakan walikota Bogor.

Indonesia bisa buruk bukan hanya karena banyaknya kepala daerah buruk tapi juga karena minimnya reaksi adekuat dari mereka yang membela keberagaman, katanya.

Denny mengatakan merayakan atau melaksanakan sebuah kegiatan ibadah sesuai keyakinan bukanlah tindakan kriminal, sejauh tidak melanggar UUD 45.

Anisa/IslamIndonesia. Gambar: republika.co.id