Umat Islam Indonesia Tidak Boleh Radikal, Tapi Jangan Lemah

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdaltul Ulama (PBNU), K.H. Said Aqil Siradj menegaskan, umat Islam tidak boleh terlibat dalam aksi anarkistis dan radikalisme untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah. Sebab, aksi tersebut tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik dan malah mencoreng citra umat Islam.

“Umat Islam Indonesia tidak boleh radikal, tetapi juga jangan lemah,” katanya di sela kunjungan kerja PBNU ke Pondok Pesantren Darul Falah, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Senin (14/5).

Kegiatan itu juga dihadiri Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, H. Eman Suryaman dan ratusan nahdiyin dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Sesuai dengan visinya dalam membangun karakter bangsa, kata Aqil, nahdiyin tidak mengambil jalur kekerasan dalam mengawal kebijakan pemerintah. Meski memiliki massa yang besar, yakni sekitar 70 juta nahdiyin di seluruh Indonesia, menurut dia, NU tetap mengedapankan jalur perdamaian dan diplomasi baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Metode tersebut, lanjut Aqil, sesuai dengan fitrah umat Islam yang senantiasa menebar cinta dan kasih sayang sesama makhluk (rahmatan lil alamin). Dengan demikian, dia tidak menganjurkan para nahdiyin untuk terlibat dalam berbagai unjuk rasa yang menimbulkan anrkisme.

“Unjuk rasa hanya membuat kemacetan dan mengganggu masyarakat lainnya. Coba kalau massa NU demo semua, bisa repot nanti,” ujarnya.

Salah satu upaya yang terus didorong untuk mencegah timbulnya karakter anarkistis, kata Aqil, di antaranya dengan terus mengembangkan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Saat ini, NU telah mendirikan 400.000 madrasah, 21.600 pesantren, 211 sekolah tinggi, dan 850.000 sebagai sarana pendidikan umat.

“Para nahdiyin juga terus memberikan kontribusinya melalui lembaga legislatif dan eksekutif, seperti di kementerian, DPR, hingga Mahkamah Konstitusi. Kami bertekad untuk menjadi pelopor bagi ormas-ormas lainnya,” katanya.