Solidaritas Perempuan akan Usulkan Revisi UU Tentang Buruh Migran

Usulan ini akan dikemas dalam suatu diskusi dan peluncuan yang akan dilaksanakan pada Selasa besok (20/5).

HINGGA kini, situasi buruh migran perempuan (BMP) masih terpuruk dalam berbagai praktek tindak kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi serta berbagai  pelanggaran atas hak-haknya. Hal ini merefleksikan bahwa berbagai kebijakan nasional yang saat ini berlaku, termasuk UU No. 39 Tahun 2004 tidak bisa memberikan perlindungan hak-hak kepada BMP dan keluarganya. Demikian pernyataan tertulis Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (SP) Wahidah Rustam seperti diterima Islam Indonesia pada Senin (19/5).

Karena itu, SP telah berhasil menyusun sebuah usulan yang berisi pandangan lembaga tersebut terhadap revisi UU No. 39 Tahun 2004. Usulan ini didasarkan pada pengalaman kerja-kerja SP dalam melakukan penanganan kasus kekerasan dan pelanggaran hak BMP dan keluarganya. “Dalam usulan tersebut, kami juga memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai acuan legislatif dalam membahas RUU Revisi UU No. 39 Tahun 2004,” ungkap Wahidah.

Sebagai bentuk penyampaian usulan tersebut kepada publik dan dalam rangka mendapatkan respon yang signifikan, maka rencananya SP akan melakukan Peluncuran dan Diskusi Usulan SP terhadap Perubahan UU No. 39 Tahun 2004 dengan melibatkan sekitar 50-60 orang peserta yang terdiri dari BMP dan keluarganya, jaringan organisasi terkait  hak-hak Buruh Migran dan keluarganya, media dan Institusi pemerintah. Selain para aktivis buruh migran, dalam diskusi tersebut, SP juga akan mengundang penanggap dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  serta Anggota legislatif terpilih.

“Kepada kawan-kawan yang berminat silakan hadir pada acara diskusi tersebut pada Selasa besok (20/5) pukul 12.00-16.35, di ruang VIP Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya No. 72, Menteng-Jakarta Pusat,” ajak Wahidah. (hj)

Sumber: Islam Indonesia