Soal Demo 4 November, Muhammadiyah ‘Ikut Jalan NU’

islamindonesia.id — Soal Demo 4 November, Muhammadiyah ‘Ikut Jalan NU’

Meski jarang akur dengan NU terkait penetapan Idul Fitri, markas besar Muhammadiyah hari ini menyatakan mengikuti ‘jalan NU’ dalam menyikapi rencana demonstrasi akbar di Jakarta pada 4 November mendatang.

Seolah sepakat dengan NU untuk mengesampingkan perbedaan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau agar tidak membawa atribut Muhammadiyah dalam aksi itu.

“Jangan membawa atribut Muhammadiyah karena mereka selaku warga negara,” kata Haedar Minggu (30/10/2016).

Apa yang disampaikan Ketum PP Muhammadiyah itu, tak jauh beda dengan apa yang ditekankan oleh Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas yang mengatakan, PBNU berharap seluruh elemen bangsa mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, diharapkan, aksi unjuk rasa terkait dengan pernyataan Ahok soal Al Maidah ayat 51 beberapa waktu lalu itu bisa berlangsung tertib dan kondusif demi tetap menjaga suasana sejuk dan damai di Ibu Kota.

“PBNU sangat berharap seluruh elemen bangsa menjaga dan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jadikan kebhinekaan yang ada sebagai kekuatan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Untuk itu kami sangat berharap semua pihak menciptakan situasi yang kondusif, tidak melakukan langkah yang berpotensi dapat memecah belah umat,” kata Robikin, Sabtu (29/10/2016).

“NU melarang penggunaan atribut-atribut, lambang-lambang NU dan sejenisnya untuk dipakai dalam aksi tersebut,” katanya.

Robikin juga meluruskan isu yang beredar bahwa PBNU mengerahkan salah satu basis kekuatan ormasnya untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Hal itu tidak benar.

“NU melarang penggunaaan atribut NU dalam aksi nanti. Ada sekian banyak viral yang memelintir pernyataan kami, seakan kami mendorong warganya untuk ikut aksi, itu tidak benar. Kami juga disebutkan akan turunkan Banser untuk teman-teman yang yang menyampaikan aspirasi nanti, kami pastikan bahwa itu tidak benar. Untuk mengawal itu adalah tugas aparatur negara,” katanya.

Senada dengan Robikin, lagi-lagi Haedar pun mengatakan bahwa aksi pada 4 November 2016 mendatang merupakan wujud penyampaian aspirasi dalam berdemokrasi. Dia menilai, pihak keamanan khususnya Polri tidak perlu risau dengan aksi tersebut.

“Pemerintah khususnya kepolisian tidak perlu risau dengan demo baik massa kecil maupun besar, karena hal itu wujud demokrasi. Kepolisian justru berkewajiban mengamankan dan menjaga ketertiban hingga demo tersebut berlangsung aman, damai, tertib dan tidak anarkis,” katanya.

Haedar juga meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa mencegah upaya provokasi dan keributan dalam aksi tersebut. “Jangan sampai ada yang memancing di air keruh dan memprovokasi. Pemerintah dan Polri hendaknya sensitif dalam merespons aspirasi, utama umat, terutama dalam menangani kasus penistaan agama seperti yang dituntutkan. Jika terkesan menunda, mengulur atau seolah mengambangkan, justru akan menambah persoalan makin meluas. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” kata Haedar.

Sekadar informasi, sikap NU sebagaimana ditegaskan Robikin, disampaikan hanya berselang jam setelah MUI ‘lepas tangan’ dari gerakan Demo 4 November dengan menyatakan tak pernah ada fatwa atas Ahok.

Meski demikian, rencana aksi massa yang akan digelar bakda Jumat 4 November itu justru dikomandani sejumlah tokoh,  salah satunya Bachtiar Nasir yang saat ini bahkan sedang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI.

Siapa sebenarnya Bachtiar yang fotonya selalu ada di pamflet-pamlet Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF) MUI yang menjadi cikal-bakal aksi massa Bela Islam Jilid II tersebut?

Bachtiar merupakan pengurus Muhammadiyah dan MUI, pimpinan pelajar alumni Arab Saudi sekaligus Sekjen MIUMI dan sejumlah organisasi lainnya.

Lebih jauh tentang Bachtiar Nasir, International Crisis Group, sebuah lembaga riset keamanan global berbasis Amerika, dalam sebuah review menggambarkan pria yang biasa disapa BN itu  sebagai “… a key radical strategist, sits on Muhammadiyah’s executive board,…” yang aktif mendorong “agenda2 radikal” ke tengah-tengah masyarakat Muslim tradisional dan ke dalam gerakan massa sosial, seperti NU dan Muhammadiyah.

EH / Islam Indonesia