Sentil Bima Arya, Bupati Purwakarta: Budaya Sunda Ajarkan Toleransi

Setelah kena semprit Komnas HAM, giliran Bupati Purwarkata, Dedi Mulyadi, yang menyentil Walikota Bogor, Bima Arya, lantaran dianggap ujuk-ujuk melarang peringatan 10 Muharram (24/10). Kepala daerah yang masih satu provinsi dengan Bogor ini, menilai sikap diskriminatif seperti yang diperlihatkan Bima tidak sejalan dengan spirit budaya tanah Sunda. Toh, wilayah Bogor termasuk yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Kerajaan Sunda, Prabu Siliwangi, katanya.

“Prabu Siliwangi itu sangat menjunjung tinggi pluralisme, menghormati untuk hidup secara damai. Dia sendiri menikah dengan seorang muslimah, anak dari seorang Syekh di Karawang. Jadi siapapun tokoh Sunda dengan atribut Siliwangi, hendaknya tidak melanggar aspek adat yang dimiliki,” kata  Bupati kelahiran Subang ini seperti dikutip JPNN (28/10).

Pria yang juga budayawan Sunda ini menganggap aneh jika ada orang yang mempermasalahkan tradisi Asyora di tanah air. Terlebih jika sikap intoleran ini diinisiasi oleh orang Sunda. “Sunda dengan ajaran pluralisme(nya), ajarkan kita toleransi berkepercayaan,” katanya via akun twitter @DediMulyadi71.

Tradisi yang termasuk bentuk haul (peringatan hari wafat) ini telah mengakar di sejumlah daerah jauh sebelum Indonesia merdeka. Bertahannya tradisi seperti ini merupakan cermin dari penghormatan masyarakat pada budayanya dan kerukunan yang terjaga selama ratusan tahun.

“Sebelum ada agama formal, ada kepercayaan leluhur di Mentawai, Sunda, Kejawen, mereka adalah warga yang menghormati leluhurnya. Karena mereka tidak bisa menulis nama agama di identitasnya, akhirnya tidak punya akta dan kartu identitas, padahal mereka pengikut agama leluhur bangsa,” kata Dedi masygul dengan sikap Bima.

Warga Indonesia seharusnya memahami sejarah bangsanya yang dengan keberagamannya justru dapat menjadi kuat bukan sebaliknya, katanya. Oleh sebab itu, objektif dalam memandang motif dan pemetaan dibalik semua konflik sangat diperlukan.

“Harus paham yang mana konflik keyakinan, mana politik. Urusan Suni-Syiah, itu Saudi dengan Iran. Jangan bawa konflik di Timur Tengah ke sini yang tidak ada kaitannya dengan itu semua,” paparnya.

Sebagai kepala daerah, Dedi menegaskan bahwa dirinya berusaha keras melindungi seluruh warganya yang memiliki kepercayaan beraneka ragam. Bahkan, pria 44 tahun ini mengaku pernah meminta langsung kepada Presiden Jokowi agar melindungi seluruh warga negara Indonesia meski tidak memiliki agama formal yang disepakati di negeri ini.

Edy/ Islam Indonesia