Sebut Israel Tak Taat Hukum, Menlu Retno: Kami Tidak Ngarang

Islamindonesia.id-Sebut Israel Tak Taat Hukum, Menlu Retno: Kami Tidak Ngarang

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menilai Israel telah melanggar hukum secara nyata. Tindakan itu berupa pembangunan pemukiman ilegal secara terus menerus sehingga mengubah batas wilayah geografis.

“Pembangunan pemukiman baru ini pun selalu diikuti dengan pertambahan penduduk Israel,” kata Retno seperti dikutip majalah Tempo, 3-9 Juni 2019. “Kalau terus didesak, apa yang tersisa dari Palestina.”

Penilaian Retno bukan tanpa dasar. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda ini mengatakan, pemukiman ilegal tidak sejalan dengan resolusi Dewan Keamaan PBB. 

“Jadi, ketika berbicara mengenai pemukiman ilegal, kami tidak ngarang,” tegasnya. 

Di antara pijakan yang masih jauh panggang dari api ialah Resolusi Dewan Keamanan PBB 446 pada 1980 hingga Resolusi Dwan Keamanan PBB 2334 pada 2016 serta kesepakatan Oslo (pembagian kekuasaan antara Palestina dan Israel yang dianggap sebagai titik awal perdamaian pada 1993).  Karena itu, lanjut Retno, Indonesia hanya mengingatkan karena sudah ada dasarnya.  “Tapi kenapa tidak dihormati?”

Retno juga membantah pandangan yang menilai hanya pihak pengembang swasta yang terlibat dalam pemukiman ilegal itu. Rezim Israel dinilai tidak ikut campur. “Engga mungkinlah. Pasti ada izinnya. Memangnya bisa dibangun real estate begitu saja?,” ujarnya. 

Menurut informasi yang dihimpun Islamindonesia.id, pada Maret tahun lalu misalnya, Pemerintah Israel mengesahkan izin pembangunan 4.000 unit permukiman zionis baru di dekat kota Hifa. Salah satu desa Palestina, Daher Elmaleh, telah terkurung di antara tiga pemukiman Israel. 

Tembok pembatas dan pemukiman ilegarl membatasi Daher Elmaleh dengan desa Tora Elgharbia di barat kota Jenin, Tepi Barat pendudukan sejak 2003.

Israel juga mendirikan pos pemeriksaan di pintu masuk desa tersebut untuk mengontrol keluar masuknya warga Palestina. Sedemikian, penduduk desa Daher Elmaleh seperti hidup dalam kurungan. Penduduk Desa tidak bisa leluasa keluar masuk desa mereka sendiri untuk melakukan kegiatan sehari-hari.[]

YS/islamindonesia