Relasi Agama dan Negara di Mata Mahfud MD

Dalam seminar bertajuk “Peran Agamawan dalam Pembangunan NKRI” di UIN Malang, Mahfud MD menjelaskan dinamika hubungan agama dan negara di Indonesia, termasuk tiga prinsip menyatukan bangsa.

“Kira-kira tujuh tahun sebelum kemerdekaan, ada polemik antara agama dan negara”, kata Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini dalam seminar Festival Islam Cinta, Malang, 24/2.

Soekarno kala itu, kata pria kelahiran Madura ini, beranggapan bahwa Islam dan negara tidak dapat disatukan. Namun, lanjut Mahfud, ada pihak lain yang tidak setuju dan beranggapan bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam.  Alasannya, kata jebolan Universitas Islam Indonesia ini, karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Muslim.

Akhirnya, kata Mahfud, dicapai keputusan jalan tengah; Indonesia bukan negara Islam ataupun sekuler, tapi negara ‘kebangsaan yang berketuhanan’.

“Semua agama harus memberi spirit dan bukan jadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, secara konstitusi, ‘Ketuhanan Yang Mahaesa’ bukan milik agama tertentu,” katanya.

Hal-hal yang sifatnya akidah, kata Mahfud, “adalah urusan masing-masing orang, dan tidak boleh diintervensi.”

Jika mungikuti pemikiran cendekiawan Muslim Nurcholis Madjid, Mahfud menyebut  tiga prinsip untuk menyatukan Bangsa. “Pertama, agama sumbernya satu hanya saja kemudian manusia menerjemahkan berbeda- beda.”

Prinsip yang kedua, lanjut Mahfud, mencari hal-hal yang bisa disamakan. “Mari kita mencari pemimpin yang adil bersama-sama, tegakkan hak azasi manusia bersama-sama, dan masih banyak yang dapat dilakukan untuk kemajuan bersama,” katanya

Yang ketiga, kata pakar hukum tata negara ini, bahwa kita menganut agama yang lurus, konsisten, namun juga toleran. Semua agama tentunya mengajarkan kebaikan, katanya

“Nabi tidak pernah mendirikan Darul Islam namun (yang didirikan) ‘Darussalam‘,” kata pria 58 tahun ini sembari menggambarkan sosok Nabi Muhammad yang mengutamakan perdamaian dari kepentingan kelompok.

(Ami / Islam Indonesia)