Presiden ISMA: Hudud Harus Diberlakukan juga Untuk Non Islam

Atas nama keadilan, ia bersikeras hudud harus diberlakukan bukan hanya untuk umat Islam tapi juga umat non Islam.

SEKELOMPOK masyarakat Malaysia dari Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA) menegaskan bahwa hukum hudud tidak hanya diberlakukan kepada umat Islam semata tapi juga seluruh masyarakat termasuk yang beragama non Islam. Demikian pernyataan Presiden Isma Abdullah Zaik Abdul Rahman seperti dikutip dari themalaysianinsider.com pada Jumat (9/5).

Abdullah Zaik menekankan soal tersebut mengingat pihaknya berpendapat bahwa hudud dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan umat Islam saja, tapi juga demi kesejahteraan seluruh warga negara.

“Ya, hudud patut untuk semua. Bagi umat Islam, saat memberlakukannya itu akan menghapuskan dosa dan untuk yang bukan Islam hal tersebut dilakukan demi kepentingan negara dan keselamatan umum,” ujarnya kepada media.

Menurutnya, seseorang yang melakukan kejahatan pencurian misalnya harus menerima hukuman yang sama tanpa melihat latar belakang sang pelaku. “Dengan pemberlakuan hukuman ini, orang China yang mencuri akan diperlakukan sama dengan seorang Melayu yang melakukan kejahatan serupa. Malah kalau hanya satu pihak saja yang dikenakan hukuman hudud itu justru tidak adil,” kata Abdullah.

Hukuman hudud menjadi perbincangan hangat di Malaysia menyusul rencana negara bagian Kelantan yang akan mengusulkan dibentuknya undang-undang pemberlakuan hukuman tersebut pada pertemuan Dewan Rakyat mendatang.

Sebelumnya pada 1993, Kelantan meloloskan Enakmen Jenayah Syariah II yang membenarkan diberlakukannya undang-undang syariah di negeri bagian tersebut. Namun karena masih mengundang pro dan kontra, hukum tersebut dalam prakteknya masih tertunda hingga kini.

Memang telah ada upaya dari partai Islam PAS untuk sesegera mungkin melaksanakan praktek undang-undang tersebut. Namun dalam kenyataannya upaya tersebut mendapat kritik dari partai-partai lain termasuk partai-partai satu koalisi dengan PAS yang tergabung dalam Pakatan Rakyat (PR).

Terkait adanya kritik dan protes tersebut, Abdullah sendiri menyatakan bahwa pihak non Islam tidak berhak mengotak-atik persoalan umat Islam termasuk rencana untuk melaksanakan praktek hukuman hudud. Namun ia juga menyarankan kepada para ulama untuk memberikan penerangan kepada Umat Islam dan maupun umat non Islam yang menentang rencana itu.

“Mereka itu tidak paham. Bukan saja yang non Islam, tapi ada juga umat Islam yang perlu diberikan penjelasan tentang hudud,” katanya.

Sumber: themalaysianinsider.com