Pensiun Massal, SD Kekurangan Guru

Banyaknya guru tingkat Sekolah Dasar (SD) yang memasuki usia pensiun membuat Indonesia terancam kekurangan tenaga pendidik khusus pendidikan dasar.

Selain banyak yang memasuki usia pensiun, gencarnya upaya pemerintah untuk menggalakkan pendidikan bagi semua rakyat Indonesia membuat banyak kabupaten membutuhkan guru SD yang berkualitas.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, mengatakan, Indonesia memerlukan tambahan 400.000 orang guru tingkat Sekolah Dasar (SD), sedangkan untuk SMP dan SMA relatif cukup.

Prediksi bom pensiun guru SD, kata Sulistyo, bakal terjadi tiga tahun berturut-turut, yakni tahun 2015, 2016 dan 2017. “Antisipasinya harus dari sekarang. Untuk jumlah yang pensiun di tahun-tahun itu bisa mencapai 1juta orang,” katanya.

Ia mengatakan, keperluan guru SD itu hampir merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, terutama daerah tertinggal.Selain kekurangan dari sisi kuantitas, kualitas guru-guru SD juga dipertanyakan. Sebab pada masa lalu, kata dia, keperluan tenaga pengajar yang tinggi membuat guru-guru yang hanya lulusan Sekolah Pendidikan Guru –setara SLTA– sudah diterima mengajar.

“Saat itu kebijakan itu dimaklumi tapi sekarang kualitas penting, karena itu pendidikan para guru juga menjadi perhatian kami,” katanya.

Menurut dia, pemerintah belum memiliki sistem data yang kuat tentang guru-guru baik kualitas dan kuantitasnya. Sementara untuk SMA kata dia, keperluan guru Bimbingan Konseling masih cukup tinggi.

“Kalau di tingkat sekolah menengah kejuruan ada kebutuhan pada guru-guru mata pelajaran produktif, misalnya pertanian dan lainnya,” katanya.

Dampak dari kekurangan guru ini sangat sistematis. Kepala Sekolah pada akhirnya dengan gampang merekrut guru honorer atau guru-guru yang lain harus merangkap untuk mengajar.

Ketua PGRI Papua, Nomensen Mambraku, mengatakan, terdapat 23.000 orang guru di Provinsi Papua dan hanya 5.000 orang yang berpendidikan Strata I.

“Memang kualitas tenaga pendidik ini masih menjadi perhatian khusus karena selama ini masih berkutat pada kuantitas,” katanya.

Pakar pendidikan yang juga Rektor Universitas PGRI Semarang Dr Muhdi menegaskan pemerintah harus melakukan upaya untuk mengatasi “ledakan” pensiun guru SD yang terjadi.

“Ledakan pensiun atau pensiun guru dalam jumlah besar-besaran, terutama guru SD sebenarnya sudah terjadi sejak 2012 lalu, dan akan berlangsung sampai 2018-2020,” katanya di Semarang, Senin.

Ia menjelaskan ledakan pensiun guru SD yang sudah terjadi dan berlangsung sampai beberapa tahun ke depan sebenarnya berkaitan dengan penggalakan SD-SD inpres di berbagai wilayah pada era 1970.

Tentunya, kata dia, penggalakan SD-SD inpres semasa Orde Baru itu membutuhkan banyak guru yang diatasi dengan merekrut banyak SDM guru lewat kursus singkat, yang disebut kursus pendidikan guru (KPG).

“Guru-guru yang direkrut semasa SD inpres itu tak hanya yang berpendidikan guru, atau sekolah pendidikan guru (SPG). Namun, banyak juga yang lulusan SMP kemudian dikursuskan lewat KPG itu,” katanya.

Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah itu mengungkapkan guru yang diangkat semasa SD inpres memasuki masa pensiun pada tahun-tahun ini, dibuktikan banyaknya guru berusia 50 tahun ke atas ikut sertifikasi.

Muhdi menyebutkan angka pensiun guru di Jateng selama beberapa tahun terakhir sudah cukup tinggi, sekitar 800-1.000 guru/bulan atau sekitar 10.000 guru/tahun, yang didominasi oleh guru-guru SD.

Namun, kata dia, pemerintah belum menyiapkan langkah serius untuk menanggulanginya karena masih mengandalkan keberadaan guru-guru wiyata bakti yang selama ini diperbantukan untuk mengajar di sekolah.

Dari total jumlah guru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai 2,9 juta orang, kata dia, sebanyak satu juta orang di antaranya merupakan guru wiyata bakti atau belum guru tetap.

“Namun, keberadaan guru wiyata bakti ini tetap dihitung pemerintah dalam membagi rasio jumlah guru dan siswa sebagai pemetaan. Padahal, status dan penghasilan guru wiyata bakti belum jelas,” katanya.

Semestinya, kata dia, pemerintah memikirkan nasib guru-guru wiyata bakti meski tidak bisa mengangkatnya langsung, semisal memperjelas statusnya dan mengikutkan mereka dalam sertifikasi guru.

“Yang tak kalah penting, pemerintah harus melakukan rekrutmen guru dalam jumlah proporsional untuk menutup kekurangan guru karena banyaknya guru yang pensiun, terutama guru-guru SD,” pungkas Muhdi.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Setiawan Wanaatmadja mengatakan, dalam catatan kementeriannya, terdapat 418 Kabupaten/Kota yang kekurangan guru SD.

“Kebijakan formasi CPNS guru SD tahun 2014 ini dengan pertumbuhan zero growth secara nasional. Artinya alokasi formasi nasional sama dengan jumlah PNS guru SD yang pensiun,” jelasnya.

(Wahyu/dari berbagai sumber)