‘Netralkan Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dari Politik’

Selama beberapa periode pemerintahan, posisi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan selalu diisi oleh orang-orang dari partai politik. Hal ini dianggap bakal mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua kementerian tersebut. Padahal, Kementerian Agama dan Pendidikan merupakan pondasi dasar dari keutuhan suatu bangsa yang tidak boleh tercampur oleh kepentingan politik kelompok atau golongan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, yang berharap dalam pemerintahan baru nanti, Presiden Joko Wididob tidak menempatkan orang-orang dari partai untuk kedua posisi tersebut. “Ini untuk menjaga agar mereka betul-betul menjadi pelayan umat dalam bidang agama, tidak ada kepentingan sedikitpun untuk partai politik. Karena nanti yang didahulukan kepentingan partainya, bukan umatnya,” ujarnya. 

Bahkan, Said Aqil juga mengatakan, status menteri dari parpol kendati dia merupakan orang NU tidak akan menjamin orang tersebut bebas dari kepentingan kelompoknya. “Intinya jika sudah terikat dengan parpol, pasti mempunyai keterikatan atau ada sebuah beban. Lebih baik memang yang memang bersih dari unsur politik,” tambahnya. 

Demikian pula dengan menteri pendidikan karena mereka akan membangun konsep, ide dan terobosan bagaimana pendidikan semakin berkualitas, harus fokus di situ, jangan sampai pikirannya terpecah di partai politik. Menteri agama, katanya, akan jadi penengah dan perekat antar agama, fungsi-fungsi yang mengayomi dari sisi keagamaan dan keimanan. “Ini betul-betul orang yang netral, sama sekali tidak ada partainya.” 

Beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang menteri agama menurut Kiai Said adalah harus alim, paham agama, dekat dengan kelompok agama dari berbagai golongan dan aliran serta betul-betul membawa arah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius. “Menteri agama harus memiliki semangat toleran, tasamuh. Jangan sampai Islam Indonesia terperosok atau terkontaminasi ideologi radikal,” tandasnya.

Terkait dengan menteri dalam bidang ekonomi yang dikhawatirkan dari kelompok neolib, ia mendukung menteri-menteri yang pro rakyat. “Saya belum bisa mengatakan si A neolib atau tidak, kita dukung yang pro rakyat, yang tetap berfikir mensejahterakan rakyatnya. Kita ngak bisa memilih salah satu pilihan dan mengesampingkan yang lain, harus kombinasi, ngak bisa sosialis mutlak atau liberalis mutlak,” tugasnya.

(Wahyu/berbagai sumber)