Satu Islam Untuk Semua

Monday, 06 January 2014

Muslimat NU Siap Danai Jilbabisasi Polwan


Khofifah Indar Parawansa, Ketua PP Muslimat NU (foto:solusinews.com)

“Kalau Polri tidak memiliki alokasi anggaran pengadaan bagi Polwan yang ingin berjilbab, saya siap membantu berapun kebutuhan yang diperlukan,” (Khofifah Indar Parawansa)

 

Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) siap menyumbang dan memenuhi kebutuhan jilbab bagi Polwan Muslimah di seluruh Indonesia jika masalah dana menjadi kendala penerapan kebijakan Kapolri tersebut. Demikian pernyataan Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir oleh NU Online pada Senin (6/1).

“Kalau Polri tidak memiliki alokasi anggaran pengadaan bagi Polwan yang ingin berjilbab, saya siap membantu berapun kebutuhan yang diperlukan,” katanya.

Khofifah menghargai dan menghormati kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang menyilahkan anggota Polwan untuk berjilbab. Kebijakan itu dinilainya pening, karena selain untuk melaksanakan tugas, jilbab sekaligus mengamalkan Syariat Islam.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu  juga mengaku sudah mengirim pesan singkat melalui pesan singkat kepada Kapolri Jenderal Sutarman pada awal Desember tahun lalu. Namun hingga kini belum ada jawaban dari jenderal  menjadi ajudan pribadi (Alm) Presiden Abdurrahman Wahid itu.

“Kalau nanti dijawab, saya mau pastikan berapa kebutahannya, warna, dan bahannya seperti apa. Saya bersama teman-teman siap mengkoordinir membantu berapapun jilbab yang dibutuhkan, bahkan bisa lebih,” ujar Khofifah.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyatakan sejumlah kerabatnya sudah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya membantu pengadaan jilbab untuk  Polwan tersebut. Mereka  antara lain Arzeti Bilbina, Neno Warisman, dan lainnya.

Ia juga menyindir  adalah suatu hal yang sangat ironis jika negara tak sanggup mengalokasikan anggaran untuk kepentingan kaum muslimah melaksanakan syariat Islam. Pasalnya, subsidi BBM yang nilainya mencapai triliunan bisa teratasi.

“Pencerahan suatu kaum itu bisa terjadi antara ulama atau kiai dan umara atau pemerintah bisa bersatu. Ini yang diinginkan bersama dan semoga segera terealisasi,” kata perempuan yang tahun lalu mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur itu.

 

Sumber: NU Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *