Muhammadiyah Minta Istana Pertegas Tafsir New Normal

Muhammadiyah meminta pemerintahan Presiden Jokowi mempertegas tafsir tatanan baru atau ‘new normal’. Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir menyampaikan ini menyusul gencarnya pemerintah mengkampanyekan penerapan tatanan baru pada masa pandemi Covid-19.

“Perlu ada penjelasan dari pemerintah tentang kebijakan new normal. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” kata Haedar seperti dikutip Antara, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.

Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini berharap kebijakan tatanan baru merupakan buah dari kajian objektif. Putusan ini bukan berdasarkan kepentingan golongan tertentu. Oleh karena itu, kata dia, hasil kajiannya seharusnya disampaikan kepada publik secara transparan.

“Penjelasan yang objektif dan transparan,” ujarnya.

Jika tidak ada penjelasan objektif, Haedar khawatir penerapan jargon ini justru simpang siur. Masyarakat dan aparat dapat bersitegang yang kemudian memicu kekerasan.

Muhammadiyah berpendapat setidaknya Istana menjelaskan kebijakan ini menurut lima aspek. Pertama, dasar kebijakan new normal dari aspek kondisi penularan Covid-19 saat ini di Indonesia. Kedua, maksud dan tujuan new normal.

“Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya,” ucapnya.

Ketiga, konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku. Contohnya, Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang berlaku pada berbagai layanan publik.

Keempat, bagaimana pemerintah menjamin daerah yang berstatus zona hijau dapat aman setelah pemberlakukan new normal. Terakhir, bagaimana pemerintah menyiapkan mitigasi jika penularan Covid-19 justru semakin meluas dan menjatuhkan banyak korban dari masyarakat.[]

YS/Islamindonesia