Satu Islam Untuk Semua

Monday, 22 January 2018

Menilik Perlunya Dekonstruksi Wacana Khilafah


Menilik Perlunya Dekonstruksi Wacana Khilafah

islamindonesia.id – Menilik Perlunya Dekonstruksi Wacana Khilafah

 

Beberapa bulan silam, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan pemerintah karena dinilai sedang berusaha menegakkan khilafah di bumi Indonesia. Hal yang oleh banyak pihak juga dianggap bertentangan dengan prinsip NKRI dan Pancasila.

Namun demikian, harus diakui bahwa soal penegakan khilafah sebenarnya juga terdapat dalam kitab-kitab yang dikaji oleh para santri di pesantren.

Hal ini seperti disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Assalafiyah Mlangi Irwan Masduqi yang menyatakan bahwa dalam Fathul Muin ada bab tentang iqamatul khilafah. Begitupun dalam kitab Fathul Qarib. Terlebih dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyah yang banyak sekali membahas penegakan khilafah Islamiyah.

“Pemahaman Hizbut Tahrir juga ada dalam kitab-kitab pesantren,” katanya saat mengisi Halaqah Kepesantrenan di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, Sabtu (20/1/2018). “Kenapa rujukannya itu sama, konsep khilafahnya sama, tetapi dalam bernegaranya berbeda?” tanya Gus Irwan.

Sebab menurutnya, para kiai telah melakukan kontekstualisasi, bahkan telah mendekonstruksi (menata ulang) wacana khilafah.

“Ternyata kiai ini dalam bahasa kritisnya sudah melakukan kontekstualisasi. Bahkan dalam bahasa yang lebih radikal, sudah melakukan dekonstruksi wacana terhadap konsep-konsep khilafah,” katanya. “Kita hidup di Indonesia harus ada aktualisasi, harus ada kontekstualisasi.”

Wakil Sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PP Lakpesdam) itu menyatakan, oleh karena itu, khilafah hanya cocok untuk Islam dulu, tetapi tidak untuk masa dan tempat bagi bangsa Indonesia sekarang.

“Bahkan Imam Ibnu Taimiyah dalam fatawanya menyatakan, sekarang ini sudah tidak mungkin lagi mendirikan khilafah dengan satu khalifah. Makanya, Ibnu Taimiyah menyatakan, yajuzu ta’addudu al-aimmah,” katanya.

Gus Irwan mengatakan bahwa khilafah adalah produk politik masa lalu. Ulama Indonesia berhak melakukan ijtihad siyasi untuk membangun negara bangsa, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Ini tidak bertentangan dengan Islam,” ujarnya.

Selain Gus Irwan, hadir juga Pembina Pesantran Muhammadiyah di Gunung Kidul Muhammad Chirzin. Ia menegaskan bahwa orang Islam itu harus lemah lembut. Hal ini mengingat kalimat tengah Al-Qur;an, berbunyi walyatalatthaf.

“Jantung Al-Qur’an adalah walyatalatthaf. Itu kata-kata yang ada di tengah-tengah Al-Qur’an. Artinya maka berlaku lemah lembutlah,” ujarnya.

Sementara itu, Pengurus Persatuan Islam Yogyakarta Indra Fajar Nurdin menyampaikan bahwa pesantren selalu mencarikan solusi atas problematika bangsa.

“Pesantren menjadi pusat yang membentengi masyarakat dari radikalisme dan terorisme,” katanya.

Melengkapi pernyataan Indra, Wakil Rektor Universitas Cokroaminoto Nasruddin menyatakan bahwa pesantren harus memberikan sosialisasi ke masyarakat melalui pengabdian-pengabdiannya.

“Ada pengabdian di daerah-daerah sembari memberikan sosialisasi tentang paham yang benar,” katanya.

Halaqah yang mengambil tema “Peran Pesantren dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme” ini dihadiri oleh ratusan santri dan pengurus pesantren se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan kerja sama Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta, Ikatan Alumni Annuqayah DIY, dan Harakatuna Media.

 

EH / Islam Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *