Menag: Jangan Main Hakim Sendiri Sikapi Ahmadiyah

islamindonesia.id – Menag: Jangan Main Hakim Sendiri Sikapi Ahmadiyah

Kisruh Ahmadiyah kembali terjadi. Pemerintah Kota Depok menyegel pusat kegiatan Ahmadiyah pada Minggu, (4/6/17) lalu. Penyegelan ini merupakan kali ketujuh dalam enam tahun terakhir, sejak 2011. Pemkot Depok mengatakan penyegelan dilakukan untuk melindungi keselamatan jemaah Ahmadiyah.

Namun jemaah Ahmadiyah menilai penyegelan yang dilakukan Pemkot Depok tidak sah dan cacat hukum. Perbedaan pandangan itu, menurut Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, mestinya bisa dihindari. Menurut Menag, jika tidak ada bukti kuat bahwa masjid Ahmadiyah itu digunakan sebagai tempat menyebarluaskan paham bahwa ada Nabi setelah Muhammad, maka tidak cukup alasan untuk menutup tempat ibadah.

“Semua kita dijamin konstitusi untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing,” ujar Lukman Hakim Saifuddin, dalam keterangan tertulis Kamis petang (8/6/17).

Menteri Lukman meminta semua pihak, baik pemerintah daerah, jemaah Ahmadiyah, maupun masyarakat umum untuk berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah.

Menag meminta semua pihak untuk memahami kembali dan mengamalkan amanat SKB. Sebab, SKB pada hakikatnya adalah amanah dari Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang mengikat semua warga bangsa.

Pasal 1 UU PNPS jelas mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Sementara Pasal 2 UU PNPS menegaskan (1) Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

“Kementerian Agama merasa substansi SKB tiga menteri ini sekarang mulai dilupakan sehingga perlu dilakukan sosialiasi secara intensif. Sosialisasi akan dilakukan Kemenag kepada tiga pihak, yaitu: Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Jemaat Ahmadiyah, serta masyarakat luas,” ujarnya di Jakarta.

Menag mengimbau semua pihak untuk tidak main hakim sendiri dalam mengatasi persoalan Ahmadiyah. Menurutnya, persoalan silang sengketa dan perbedaan antarsaudara sebangsa harus diselesaikan dengan lebih mengedepankan musyawarah.

“Jika musyawarah tidak ada titik temu, tempuh jalur hukum, tidak main hakim sendiri apalagi dengan menggunakan cara kekerasan dan pemaksaan,” tegasnya.

SKB tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat ini mengatur enam poin pokok, yaitu:

Pertama, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Kedua, memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Ketiga, penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Keempat, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Kelima, warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam, memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

EH / Islam Indonesia