Libya Menuju Perang Saudara

Situasi keamanan Libya terus memburuk. Hari ini (01/09/2014) pemerintah Libya menyatakan telah kehilangan kendali atas sebagian besar kantor pemerintahan di Ibukota Tripoli.

Rabu silam Libya juga memperingatkan DK PBB bahwa kekacauan yang terjadi di negara Afrika Utara ini dapat berubah menjadi perang saudara total jika faksi-faksi yang berseteru dengan senjata berat tak segera dilucuti.

Wakil Libya di PBB, Ibrahim Dabbashi, menyatakan, “Situasi Libya memang pelik. Tapi sejak 13 Juli lalu situasinya kian pelik dan  sangat mungkin terperosok ke dalam perang saudara yang total jika kita tidak hati-hati dan bijak mengambil sikap.” Demikian kata Dabbashi di hadapan DK PBB Rabu lalu.

Pada 13 Juli lampau pertarungan sengit pecah di antara faksi-faksi milisi dengan tujuan mengambil alih bandara utama Libya. Akibatnya, setidaknya 7 orang tewas dan seluruh penerbangan dihentikan. Ini adalah awal pertikaian bersenjata terbesar sejak ketajuhan Gaddafi.

Pecahnya pertarungan pada 13 Juli itu seolah menghapus harapan rekonsiliasi pasca pemilu bulan Juni. Pemilu ternyata tak mampu memberi kewibawaan pada pemerintah untuk mengendalikan milisi-milisi bersenjata yang sebelumnya ikut menjatuhkan rezim Gaddafi di tahun 2011.

“Saya dulu menafikan kemungkinan perang saudara di Libya. Tapi sekarang situasinya berbeda,” ungkap Dabbashi. “Sebelumnya, insiden-insiden keamanan bersifat terbatas, terisolasi dan jarang-jarang,” tambahnya. “Tapi hari ini pertarungan berlangsung antara kelompok-kelompok bersenjata berat. Masing-masing kelompok memiliki pendukung dan sekutu di semua wilayah.”

Utusan khusus PBB untuk Libya yang sudah berakhir masa jabatannya, Tarek Mitri, menyatakan bahwa keadaan yang terjadi memang “sangat mengkhawatirkan.” “Ancaman penyebaran kelompok-kelompok teroris telah menjadi realitas di depan mata,” tegasnya. “Situasi keamanan yang kacau dan keterbatasan pemerintah untuk menghadapinya kini menciptakan lahan yang subur bagi timbulnya bahaya serius di Libya dan selainnya.”
Mitri menyatakan bahwa serangan udara ala NATO dan AS tidak akan membantu keadaan. “Intervensi asing dalam bentuk apapun adalah pelanggaran kedaulatan,” ungkapnya.

(MK/berbagai sumber)