Klarifikasi Polri: Tidak Benar Siaga Satu Terkait Demo 4 November  

islamindonesia.id — Klarifikasi Polri: Tidak Benar Siaga Satu Terkait Demo 4 November

Beredarnya Nota Dinas dari Wadankorbrimob Polri, Brigjen Pol  Drs. Anang Revandoko, perihal pemberitahuan siaga yang dimaknai oleh publik sebagai penetapan status siaga satu, sempat memantik keresahan di tengah masyarakat, khususnya warga Ibu Kota. Mereka mengkhawatirkan bakal terulangnya kerusuhan dan kekacauan yang berpotensi berujung chaos sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1998 silam.

Menghindari menjalarnya kecemasan publik semacam itu, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar buru-buru meluruskan soal status “siaga satu” yang dikeluarkan Korps Brimob Mabes Polri tersebut.

Seperti diketahui, status ini tertuang dalam surat nomor B/ND-35/X/2016/Korbrimob tertanggal 28 Oktober 2016 dengan hal pemberitahuan siaga.

Surat itu ditujukan pada jajaran Brimob. Pelaksanaan siaga satu ini dimulai tanggal 28 Oktober 2016 hingga waktu yang belum ditentukan.

Boy menegaskan bahwa status tersebut tidak ada kaitannya dengan aksi demo besar-besaran dari sejumlah ormas Islam yang rencananya akan digelar pada Jumat, 4 November 2016 mendatang.

Selain dihadiri massa dari ibukota, aksi juga akan dihadiri massa dari wilayah seputar Ibu Kota, bahkan ada juga yang dari luar kota.

Mereka mendesak Bareskrim memproses kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang juga calon gubernur petahana.

“Siaga satu itu di internal Brimob, ‎itu ketegasan dari Kakorbrimob agar anggota tidak cuti berkaitan pengamanan Pilkada Serentak 2017. Ini persiapan terkait Operasi Mantan Praja,” tutur Boy Rafli Amar, Sabtu (29/10/2016) malam di Polda Metro.

Jenderal bintang dua ini melanjutkan tujuan dibuatnya surat tersebut yakni agar seluruh pasukan Brimob tidak mengajukan cuti karena kekuatan mereka sangat dibutuhkan untuk mengamankan Pilkada Serentak 2017.

Terlebih pasukan elit ini akan diperbantukan di luar daerah, sesuai dengan permintaan dan perkiraan lokasi-lokasi yang dinilai rawan.

“Jadi ini instruksi yang sifatnya internal, karena pasukan Brimob akan dibagi ke Polda-polda lain untuk perbantuan pengamanan Pilkada. Ada sekitar 5000 yang diperbantukan di setiap daerah. Jadi intinya penundaan hak libur, tidak bisa meninggalkan satuan tanpa izin atasan‎. Brimob kita kan jumlahnya terbatas, sementara kekuatan untuk pengamanan Pilkada Serentak yang dibutuhkan besar,” tambah mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Untuk itu, dia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tak perlu khawatir berlebihan. Pihaknya menjamin, terkait ancaman keamanan macam apapun yang mungkin terjadi, saat ini aparat dalam kondisi siap memberikan perlindungan yang diperlukan.

EH / Islam Indonesia