Kisruh Pengosongan Kolom Agama

Setelah dua pekan bergulir, isu pengosongan kolom agama masih membuat aparat pemerintah dan masyarakat terbelah dalam sikap pro dan kontra.

Lepas Kementerian Dalam Negeri mengusulkan pengosongan kolom agama bagi para penganut agama selain enam agama yang diakui — Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu — muncul beragam pernyataan mendukung dan menolak, mulai dari jajaran pemerintah sampai rakyat biasa.

Mereka yang kontra, sebut saja politisi Partai Golkar Akbar Tandjung. Ia berpendapat seluruh masyarakat sebaiknya mengisi kolom agama di dalam kartu tanda penduduk (KTP) sesuai agama yang diyakini.

“Kalau ada yang diketik [diisi] dan ada yang dikosongkan kan tidak bagus. Makanya diketik saja semuanya,” papar Akbar Tandjung di Jakarta seperti dilansir situs Antara.

Senada dengan Akbar, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo juga menolak wacana pengosongan kolom agama.

“Menurut saya, tetap perlu ada kolom agama di KTP itu, karena itu identitas. KTP itu merupakan single identity number, ya harus ada,” katanya.

Sementara itu, sebagian pihak ada yang menyamakan pengosongan dengan penghapusan total kolom agama dari KTP elektronik yang tengah digagas pemerintah dan mendukung penghapusan total. Misalnya, Setara Institute. Kelompok aktivis kebebasan beragama ini, seperti dilansir situs CYBI News, menemui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di kantor Kementerian Agama dan meminta penghapusan kolom agama.

Ketua Setara, Bonar Tigor Naipospos, beralasan pengisian kolom agama sama sekali tidak penting dalam pendataan penduduk dan catatan sipil. Pencatatan agama yang dianut rakyat, ujarnya, bisa dimasukkan dalam basis informasi kependudukan lain.

Tapi Wakil Presiden Jusuf Kalla pada hari Jumat menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menghapus kolom agama.

“Tidak ada penghapusan kolom agama, tapi yang ada, [orang] tidak perlu mengisi kolom agama jika memang tidak memeluk salah satu agama,” ujar Kalla.

Di ranah umum, pro kontra masyarakat terlihat jelas dalam diskusi di media-media sosial seperti Facebook. Masing-masing facebooker mengajukan alasan dalam menolak dan menyetujui isu ini.

(AR/berbagai sumber)