Ketum PBNU Setuju Imbauan Jokowi Pisahkan Agama dari Politik

islamindonesia.id – Ketum PBNU Setuju Imbauan Jokowi Pisahkan Agama dari Politik

Imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua pihak memisahkan persoalan politik dan agama tidak dipersoalkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj. Pasalnya, Said Aqil mengklaim pernyataan Presiden Jokowi itu adalah pendapatnya.

“Itu pendapat saya kok, tidak ada agama dalam politik dan tidak ada politik dalam agama. Itu pendapat saya,” ujar Aqil di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2017).

Dirinya mengaku memiliki pemikiran tersebut jauh sebelum Presiden Jokowi melontarkannya. Kata dia, politik jika dicampurkan dengan agama akan menimbulkan radikalisme. Tak hanya itu, seseorang akan mudah mengkafirkan orang jika mencampurkan agama dengan politik.

“Politik kalau dicampurkan dengan agama akan galak, akan radikal, akan mudah mengkafirkan, akan mudah mengganggap oposan menjadi kafir,” pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi mengimbau semua pihak memisahkan persoalan politik dan agama. Pemisahan tersebut dianggapnya untuk menghindari gesekan antarumat.

Namun tak semua pihak sependapat dengan imbauan yang belakangan memantik pro-kontra itu. Sebut saja salah satunya, Pemuda Muhammadiyah, yang justru menyebut pernyataan Jokowi ahistoris, lupa sejarah.

Melalui Ketua Umumnya, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menegaskan bahwa Pancasila saja dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, pendahuluan UUD 1945 saja, dimulai dengan kalimat Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa.

Menurutnya, ‎gesekan antarumat muncul karena orang-orang yang sama sekali tidak pernah bicara agama dan merawat nilai-nilai agama, tiba-tiba ketika kontestasi politik dating, tiba-tiba rajin menggunakan isu-isu agama. Bahkan, lanjut dia, berani bicara yang tidak pantas tentang agama orang lain, sehingga muncul gesekan.

[Baca: Pisahkan Agama dari Politik, Pemuda Muhammadiyah Nilai Jokowi Lupa Sejarah]

EH / Islam Indonesia