Kepala BNPT dan Kepala BPS Sebut Inti Persoalan Terorisme Belum Tersentuh dengan Baik

islamindonesia.id – Kepala BNPT dan Kepala BPS Sebut Inti Persoalan Terorisme Belum Tersentuh dengan Baik

Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengaku kaget saat kali pertama mendapat surat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pasalnya, dalam kurun waktu sepekan terakhir marak pemberitaan terkait penangkapan beberapa terduga teroris di sejumlah daerah di Tanah Air.

“Yang terlintas adalah jangan-jangan ada karyawan BPS yang terlibat jaringan terorisme. Karena terorisme mudah sekali dipicu dari media sosial dan brainwash-nya mudah sekali,” kata Suharyanto di Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Rupanya, kata dia, surat tersebut berisi permohonan kerja sama BNPT agar BPS menyediakan indeks risiko terorisme.

Menurut Suharyanto, selama ini yang ramai diberitakan media massa hanyalah persoalan yang terjadi di hilir. Sementara, inti permasalahan terorisme kurang tersentuh dengan baik.

“Hulu permasalahan terorisme sangat kompleks, multidimensional. Bisa jadi teror muncul karena ekonomi yang timpang, sehingga pelaku merasa tidak mendapat haknya, tidak mendapat keadilan, ini yang jadi salah satu pemicu,” ujarnya.

Berdasarkan data Global Terorism Index (GTI) 2016 yang dirilis Institute for Economic and Peace, kata Suharyanto, kasus ancaman teror meningkat di 76 negara.

Bahkan, 21 dari 34 negara peserta Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengalami serangan teror yang nyata.

“Keamanan di level global dan nasional merupakan suatu keharusan. Di agenda Global Sustainable Development Goals, keamanan menjadi tujuan utama yang tercantum di dalam Pasal 16,” kata Suharyanto.

Dia menambahkan, analisis di dalam GTI sangat kompleks. Mulai dari penyebab teror terjadi, ketimpangan ekonomi, tren pergerakan teror, faktor geopolitik, strategi serta pengaruh terhadap ekonomi.

“Di nasional belum punya skala. Analisis sekomprehensif GTI itu tentu harus kita pecahkan agar punya dokumen yang berisi data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyusun roadmap ke depan dalam penanggulangan terorisme,” harapnya.

Sementara itu Kepala BNPT Suhardi Alius menyampaikan, data dan informasi statistik yang akan disusun dalam indeks risiko terorisme oleh BPS dapat membantu dan memperkuat strategi dalam penanganan aksi terorisme.

“Kegiatan kerja sama ini merupakan upaya nyata dari BNPT untuk memperkuat kajian berdasarkan data statistik secara nasional, sehingga menghasilkan data strategi penanganan aksi terorisme secara interaktif dan berkelanjutan,” kata Suhardi .

Ia menegaskan, untuk mengatasi akar permasalahan dari aksi terorisme dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan juga organisasi masyarakat.

Sebab, aksi terorisme, dikatakannya, terjadi akibat beberapa faktor, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk masalah ketidakadilan, kemiskinan, kesejahteraan, sosial ekonomi, dll. Ketidakadilan global pun dapat menjadi pemicu kelompok radikal menyebar kebencian di masyarakat.

“Tapi, yang paling mendasar adalah mindset secara kultural, secara ideologi yang harus kita sama-sama perangi. Pemahaman yang kurang mendalam terhadap ajaran-ajaran akidah secara sempit juga menjadikan seseorang itu mudah terhasut oleh kelompok-kelompok radikal dan termotivasi untuk terlibat dalam aksi terorisme,” tambahnya.

EH / Islam Indonesia