Kemenangan Politik Bukan Target Umat Muslim

Sebagai sebuah negara plural dengan mayoritas penduduk Muslim, kondisi Indonesia mirip dengan Madinah di jaman Nabi Muhammad AS. 

Untuk menyatukan masyarakat, Nabi AS lalu membuat Piagam Madinah sebagai dasar negara. Sedangkan Indonesia mempunyai Pancasila untuk fungsi yang sama. 

“Meskipun hukum agama bukan dasar negara, pemerintah memiliki kewajiban moral untuk menjamin kehidupan beragama rakyatnya,” ujar Menteri Agama Suryadarma Ali di Islamic Academy and Arabic Study, Princess of Naradhiwas University, Kok Kian Sub-district, Amphur Muang, Narathiwat Province, Thailand, Senin (23/9). 

Islam tidak diragukan lagi mengambil peran dalam politik pada awal pembentukan Indonesia. Namun pembentukan negara sekuler tidak cocok di Indonesia karena beragamnya etnis dan agama yang hidup bersama. 

Pemerintah sejak awal telah mengambil jalan tengah dengan menempatkan Pancasila sebagai acuan untuk membangun Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar untuk merespon banyaknya mahzab Islam yang ada di Indonesia. 

Menag mengingatkan agar berjuang di jalan agama tidak identik dengan kemenangan politik. Selain itu, menjaga persatuan dan menghindari pertumpahan darah juga harus diprioritaskan. 

“Akan menjadi sia-sia, ketika agama dan nilai Islam justru tidak ditemukan dalam jiwa pejuangnya. Artinya, tidak ada rasa keadilan, toleransi dan kasih sayang,” Menag melanjutkan. 

Semua umat Muslim yang berjuang demi perbaikan nasib, diimbau untuk tetap berdiri pada kedaulatan negara yang sudah diputuskan sejak awal. 

Pengalaman mengajarkan bahwa target utama bukan pada kemenangan politik, melainkan keadilan ekonomi dan sosial. Untuk itu, komunitas muslim harus menemukan nilai umum yang bisa menyatukan masyarakat demi mencapai nilai-nilai bersama. 

Kasus di Indoensia untuk taraf tertentu sangat relevan dengan kondisi muslim di Thailand. Pertama, kedua negara memasukkan konsep politik Islam dalam membentuk negara di jaman modern. Lalu, kedua negara juga terdiri dari ragam agama dan budaya yang mencoba untuk hidup harmonis. 

Latar belakang historis diharapkan bisa mempengaruhi umat Islam dalam bersikap terkait negaranya. Islam sejak dahulu tidak memisahkan agama dengan politik. 

Lalu, Islam yang solutif harus kembali ditempatkan mengisi ruang pubil. “Pemikiran yang memisahkan Islam dan politik tidak dapat diterima, begitupun sekulerisasi,” ia melanjutkan. 

Dekan Academic Pengajian Islam dan Bahasa Arab Princess of Naradhiwas University, Abdulrashid Abdullah Hameeyae mengatakan Islam berkembang di Thailand pada abad ke-15 oleh rakyat Patani. Namun penyebaran ajaran Islam masih sembunyi-sembunyi dan dalam lingkup kecil. 

Setelah penguasa saat itu, Raja Patani Sultan Ismail Shah dan keluarganya masuk Islam, barulah Islam dengan terang-terang. Peradaban umat Islam pernah mencapai puncak sebelum Thailand melancarkan serangan terhadap rakyat Patani.