Kejar Kompromi, Freeport Rangkul Eks Pejabat Telik Sandi

Hubungan PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia memasuki babak baru. Masa 6 bulan amandemen kontrak yang disetujui antara keduanya akan memasuki masa kadaluarsa pada 24 Januari 2015. Namun sialnya, kendati mendekati waktu kadaluarsa, masih ada dua isu alot dalam negosiasi.

Isu pertama soal penerimaan negara dan ini berhubungan langsung dengan Kementerian Keuangan. Sementara isu yang kedua soal kemajuan pembangunan smelter. Kendati waktu itu sudah disepakati poinnya, tapi belum ada kemajuan apapun dari perusahaan penambang emas ini.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto menyatakan pertemuan di bulan Januari ini masih membahas dokumen kontrak. “Rincian masalah-masalah yang terkait dengan formulasi di dalam. Isinya sudah tapi mencantumkan di dalam legal document saja,” kata Rozik saat ditemui wartawan seusai rapat. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R Sukhyar mengakui negosiasi dengan Freeport sangat alot dan melelahkan. “Satu-satunya kesungguhan mereka bangun smelter dengan memberikan uang jaminan US$ 115 juta, tapi sampai saat ini progres pembangunan smelter sendiri belum terlihat baik lokasinya maupun lahannya,” sambungnya.

Inti dari pertemuan itu masih tetap sama dari dulu, Freeport akan mengeluarkan dana investasi yang cukup besar untuk mengembangkan tambang bawah tanah dan pabrik smelter, tapi Freeport meminta pemerintah memperpanjang terlebih dahulu kontrak menjadi 2 x 10 tahun alias hingga 2041, karena pada tahun 2021 kontrak mereka habis.

Saat renegosiasi belum rampung, PT Freeport Indonesia justru mengganti posisi pucuk pimpinannya. Rozik B Soetjipto yang selama ini mengomandani Freeport Indonesia digantikan oleh Maroef Sjamsoedin, purnawirawan TNI Angkatan Udara RI berpangkat Marsekal Muda. Rozik sendiri sudah memasuki masa pensiun.  Selain Purnawirawan Pati di AU, jabatan terakhir Maroef adalah Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2011-2014.

Sementara itu, Maroef menyampaikan keinginannya agar Freeport bisa melaksanakan strategi investasi jangka panjang di Papua. Harapannya dapat bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan sejalan dengan pelaksanaan strategi investasi jangka panjang di Papua, ujar Maroef dalam rilis yang dikirimnya melalui email.

Pengamat energi dari Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa mengkritisi penunjukkan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Maroef Sjamsuddin sebagai presiden direktur baru PT Freeport Indonesia.Menurutnya, penunjukkan itu tak menjamin keberpihakan perusahaan tambang raksasa itu kepada rakyat Indonesia. “”Ini tujuannya menjaga kedaulatan bangsa atau menjadi bodyguard Freeport?Seharusnya yang dipilih bukan dari BIN, tapi yang punya background entrepeneur,” ujarnya kepada Islam Indonesia. 

Ia bahkan menuding penunjukan mantan petinggi BIN itu hanya untuk mengamankan kepentingan Freeport. Dengan demikian, kepemimpinannya tak akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap Indonesia. Marwan menyebut, penunjukkan orang nomor satu di Freeport bukan merupakan persoalan penting. “Tujuannya itu untuk mengamankan wilayah tambangnya dari berbagai gangguan keamanan. Dia kan berpengalaman, sudah punya banyak jaringan intel. Ini seperti kembali ke masa Orba,” sindirnya. 

Gunawan, Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) kepada Islam Indonesia mengatakan pemilihan unsur militer sebagai pimpinan baru Freeport Indonesia terkait dengan mandeknya proses renegosiasi dan mendekati waktu habisnya kontrak perusahaan tersebut. “Pihak Freeport Indonesia ingin ada orang yang bisa menyelesaikan problem-problem ini. Figur ini, diyakini selain punya pengalaman manajemen bisnis juga punya kekuatan politik,” katanya. 

Wahyu/Islam Indonesia