Iran Undang Indonesia Hadiri KTT Non Blok

Jakarta – Pemerintah Iran secara resmi mengundang Pemerintah Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Negara Non Blok, yang akan berlangsung di Teheran, Iran, pada akhir Agustus 2012.

“Indonesia sebagai salah satu pendiri Non Blok tentu mempunyai posisi penting sehingga Iran mengundang kita,” kata Juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Jumat (22/6).

Hal tersebut disampaikan Yopie, usai Wakil Presiden Boediono menerima kunjungan Wakil Presiden Republik Islam Iran Ebrahim Azizi di Istana Wapres Jakarta.

Yopie menjelaskan, Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad mengutus Wakil Presiden Azizi berkunjung ke Indonesia yang secara khusus menyampaikan undangan agar Indonesia bisa hadir di KTT Non Blok di Teheran.

Azizi, seperti dikutip Yopie, mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam Gerakan Non Blok sehingga kehadirannya dalam KTT sangat dinantikan pada akhir Agustus 2012.

Dalam kesempatan itu, Wapres Boediono mengatakan kepada Azizi bahwa undangan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Wapres tentunya akan menyampaikan undangan ini kepada Presiden,” kata Yopie.

Menurut laman Kementerian Luar Negeri RI, Gerakan Non Blok (GNB) berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1-6 September 1961.

KTT pertama GNB dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Aljazair, Yaman, Myanmar, Kamboja, Srilanka, Kongo,Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia dan Yugoslavia.

Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerja sama di antara mereka.

Pada KTT I juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara- negara anggotanya.

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB.

KAA tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung dan menghasilkan “Dasa Sila Bandung” yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB.

Indonesia menilai penting GNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi terlebih-lebih mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas nasional negara-negara anggota.

Tujuan penting lainnya adalah penentangan terhadap apartheid, tidak memihak pada pakta militer multilateral, perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, perjuangan menentang kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing, perlucutan senjata, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai, penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional, pembangunan ekonomi-sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional, serta kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak.

Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB, untuk itu, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru.