Inilah Tiga Hal yang Perlu Anda Tahu Tentang Rohingya

islamindonesia.id – Inilah Tiga Hal yang Perlu Anda Tahu Tentang Rohingya

Puluhan ribu Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar, banyak menyeberang melalui darat ke Bangladesh, sementara yang lainnya menuju ke laut untuk mencapai Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Lonjakan terakhir pengungsi didorong oleh krisis yang telah berlangsung lama: kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar di negara bagian Rakhine, yang menyebabkan ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri sejak akhir 1970-an. Kesengsaraan mereka telah diperparah oleh tanggapan banyak tetangga Myanmar, yang lamban mengambil pengungsi karena takut masuknya migran yang mereka rasa tidak mampu ditangani.

Melansir dari laman The Council on Foreign Relations (CFR), berikut ini telah kami rangkum tiga hal tentang Rohingya dan persoalannya yang perlu Anda tahu.

Siapakah Rohingya dan bagaimana status hukumnya?

Rohingya adalah kelompok etnis minoritas yang tinggal terutama di negara bagian Rakhine bagian barat Myanmar; mereka mempraktikkan variasi Islam Suni yang diselimuti sufi. Rohingya melacak asal-usul mereka di wilayah ini sampai abad ke-15 ketika ribuan orang Muslim datang ke Kerajaan Arakan sebelumnya. Sejak kemerdekaan pada tahun 1948, pemerintah Myanmar yang saat itu masih bernama Burma, telah menolak klaim historis Rohingya dan menolak pengakuan kelompok tersebut sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di negara tersebut.

Pemerintah Myanmar menolak untuk memberikan status kewarganegaraan Rohingya, dan akibatnya sebagian besar anggota kelompok tersebut tidak memiliki dokumentasi hukum, yang secara efektif membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Rohingya telah dapat mendaftar sebagai penghuni sementara dengan kartu identifikasi, yang dikenal sebagai “kartu putih”. Kartu ini memberi beberapa hak terbatas namun tidak dikenali sebagai bukti kewarganegaraan. Meskipun kartu sementara tidak memiliki nilai legal, kartu identitas tersebut merupakan pengakuan minimal tinggal sementara bagi Rohingya di Myanmar.

Pada tahun 2014 pemerintah mengadakan sensus nasional yang didukung oleh PBB, yang pertama dalam tiga puluh tahun. Kelompok minoritas Muslim pada awalnya diizinkan untuk mengidentifikasi diri sebagai “Rohingya”, namun setelah nasionalis Buddhis mengancam untuk memboikot sensus tersebut, pemerintah memutuskan bahwa Rohingya hanya dapat mendaftar jika mereka diidentifikasi sebagai orang Bengali.

Mengapa Rohingya melarikan diri dari Myanmar?

Kebijakan pemerintah, termasuk pembatasan pernikahan, keluarga berencana, pekerjaan, pendidikan, pilihan agama, dan kebebasan bergerak telah melembagakan diskriminasi sistemik terhadap kelompok etnis. Negara bagian Rakhine juga merupakan negara bagian Myanmar yang paling tidak berkembang, dengan lebih dari 78 persen rumah tangga hidup di bawah ambang kemiskinan, menurut perkiraan Bank Dunia. Kemiskinan yang meluas, infrastruktur yang lemah, dan kurangnya kesempatan kerja memperburuk pembelahan antara umat Buddha dan Muslim Rohingya. Ketegangan ini diperdalam oleh perbedaan agama yang terkadang meletus menjadi konflik.

Banyak Rohingya telah beralih ke penyelundup, memilih membayar transportasi keluar dari Myanmar untuk menghindari penganiayaan. Schuetze dari Amnesty International mengatakan, fakta bahwa ribuan orang Rohingya lebih memilih perjalanan kapal berbahaya mungkin karena mereka tidak tahan tinggal di Myanmar dengan kondisi yang mereka hadapi di sana. Melarikan diri dari represi dan kemiskinan yang ekstrem, lebih dari 88.000 migran turun ke laut dari Teluk Benggala antara Januari 2014 dan Mei 2015, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Kemana Rohingya bermigrasi?

Bangladesh: Banyak orang Rohingya mencari perlindungan di dekat Bangladesh, yang menampung lebih dari tiga puluh tiga ribu pengungsi terdaftar; antara dua ratus ribu lima ratus ribu pengungsi Rohingya yang tidak terdaftar diyakini tinggal di negara tersebut, menurut perkiraan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi.

Malaysia: Hingga Juni 2016, lebih dari 90 persen pengungsi di Malaysia terdaftar dari Myanmar, termasuk puluhan ribu orang Rohingya, menurut PBB.

Thailand: Sebuah laporan Reuters 2013 menemukan bahwa beberapa otoritas Thailand berkolusi dengan jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia dalam eksploitasi Rohingya yang ditahan. Dalam laporan 201 Trafficking in Persons, Departemen Luar Negeri AS meningkatkan Thailand ke Tier 2 Watch List, dari peringkat Tier 3 bagian bawah, setelah diidentifikasi sebagai negara tujuan dan transit yang tunduk pada perdagangan manusia.

Indonesia: Rohingya juga mencari perlindungan di Indonesia, walaupun jumlah pengungsi masih relatif sederhana. Di tengah tekanan internasional, Indonesia mengakui seribu Rohingya dan memberi mereka bantuan dan perlindungan darurat.

Secara regional, tidak ada tanggapan ASEAN yang terpadu atau terkoordinasi yang telah diajukan untuk mengatasi krisis yang semakin memprihatinkan. Negara-negara di Asia Tenggara tidak memiliki kerangka hukum yang mapan untuk menyediakan perlindungan hak bagi pengungsi. Lilianne Fan dari Overseas Development Institute yang berbasis di London mengatakan bahwa ASEAN memiliki kapasitas untuk mengelola krisis ini, namun negara-negara anggota seolah tidak memiliki kemauan politik untuk menyelesaikannya. Sampai saat ini, kekuatan global internasional telah mendesak pemerintah pusat di Myanmar agar berbuat lebih banyak untuk melindungi kelompok etnis minoritas dari penganiayaan.

EH / Islam Indonesia