Hasyim Muzadi Menjawab Tuduhan Indonesia yang Intoleransi

Indonesia beragam Indonesia yang penuh dengan dinamika. Toleransi menjadi wacana utama dalam membangun negeri dengan banyak budaya dan agama. Indonesia yang mayoritas muslim memiliki tantangan untuk menyikapi toleransi

Pada tahun 2012, lembaga studi Center of Strategic and International Studies menunjukkan toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah. Dalam survey tersebut, CSIS menemukan sebanyak 59,5 persen responden tidak berkeberatan dengan orang beragama lain. Sekitar 33,7 persen lainnya menjawab sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan pada Februari 2013 di 23 provinsi dan melibatkan 2.213 responden ini juga menanyakan soal pembangunan rumah ibadah agama lain. Hasilnya, sebanyak 68,2 persen responden menyatakan lebih baik pembangunan tersebut tidak dilakukan dan hanya 22,1 persen yang tidak berkeberatan.

Hasil survey dari CSIS itu juga menunjukkan kecenderungan intoleransi ada pada kelompok masyarakat dalam semua kategori pendidikan. Sekitar 20 persen masyarakat berpendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, mengatakan tidak berkebaratan dengan pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungannya. Lain halnya dengan masyarakat dengan pendidikan di atas SMA, hanya sekitar 38,1 persen yang menyatakan setuju.

Kepala Departemen Politik dan gubungan Internasional, Philips Vermonte, mengatakan bahwa hasil survey tersebut dapat menjadi gambaran mengapa begitu banyak pelanggaran pembangunan rumah ibadah seperti GKI Yasmin. Baginya pun, hasil tersebut menunjukkan kontradiksi pada masyarakat yang mengaku demokratis tapi tidak dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan menghargai perbedaan.

Benarkah Islam dan Indonesia tidak dapat menunjukkan toleransi dalam keberagaman? Pertanyaan ini dijawab oleh Hazim Muzadi ketika itu dengan tegas. Lewat media social dan pesan berantai berupa BBM atau messenger lain, pidato yang dapat menjawab tuduhan kasus intoleransi di Indonesia.

Berikut pidato Hazim Muzadi,

“Selaku Presiden WCRP dan Sekjen ICIS, saya sangat menyayangkan tuduhan INTOLERANSI agama di Indonesia. Pembahasan di forum dunia itu, pasti karena laporan dari dalam negeri Indonesia. Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim mana pun yang setoleran Indonesia.

Kalau yang dipakai ukuran adalah masalah AHMADIYAH, memang karena Ahmadiyah menyimpang dari pokok ajaran Islam, namun selalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi Politik Barat. Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tidak dipersoalkan oleh umat Islam.

Kalau yang jadi ukuran adalah GKI YASMIN Bogor, saya berkali-kali ke sana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional & dunia untuk kepentingan lain daripada masalahnya selesai.

Kalau ukurannya PENDIRIAN GEREJA, faktornya adalah lingkungan. Di Jawa pendirian gereja sulit, tapi di Kupang (Batuplat) pendirian masjid juga sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di Papua. ICIS selalu melakukan mediasi.

Kalau ukurannya LADY GAGA & IRSHAD MANJI, bangsa mana yang ingin tata nilainya dirusak, kecuali mereka yang ingin menjual bangsanya sendiri untuk kebanggaan Intelektualisme Kosong ?

Kalau ukurannya HAM, lalu di Papua kenapa TNI / Polri / Imam Masjid berguguran tidak ada yang bicara HAM? Indonesia lebih baik toleransinya dari Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan Menara Masjid, lebih baik dari Perancis yang masih mempersoalkan Jilbab, lebih baik dari Denmark, Swedia dan Norwegia, yang tidak menghormati agama, karena di sana ada UU Perkawiman Sejenis. Agama mana yang memperkenankan perkawinan sejenis ?!

Akhirnya kembali kepada bangsa Indonesia, kaum muslimin sendiri yang harus sadar dan tegas, membedakan mana HAM yang benar (humanisme) dan mana yang sekedar Weternisme”.

Pidato Hazim tersebut dapat menjawab tuduhan intoleransi di Indonesia. Islam dan Indonesia sejatinya adalah entitas dari toleransi, dan sejarah menjawab bagaimana menjaganya.