Dinilai Terperangkap dalam Perebutan Kekuasaan, MUI : Jangan Perkeruh Keadaan

islamindonesia.id – Dinilai Terperangkap dalam Perebutan Kekuasaan, MUI: Jangan Perkeruh Keadaan

Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia, Lakpesdam NU dan Setara Institute berpendapat seharusnya MUI lebih fokus kepada politik kenegaraan dan tidak terjebak dalam politik kekuasaan.

“Mungkin itu tidak disadari oleh MUI yang seolah-olah sedang menjalankan misi keagamaannya, tapi dia terperangkap di dalam permainan perebutan kekuasaan,” kata Ketua Lakpesdam NU, Rumadi, di Jakarta, seperti dilaporkan bbc.com (16/10).

Pimpinan Setara Institute, Bona Tigor Naipospos menambahkan, MUI selama ini terkesan bersikap hati-hati dalam menyikapi permasalahan di masyarakat, dengan mendengarkan pendapat banyak pihak.

“Tetapi dalam kasus Ahok, misalnya, hanya dalam hitungan jam saja, keluar apa yang disebut sikap dan pandangan MUI. Dan men-judge apa yang dilakukan Ahok,” kata Bonar di sela-sela diskusi tentang ‘Posisi MUI dalam hukum Islam dan hukum Indonesia’ di Jakarta, Minggu (16/10).

Seharusnya, lanjut Bonar, MUI mencari solusi yang bisa mendinginkan suasana. “Yang tidak membuat amarah di umat, apalagi kemudian dimanipulasi oleh kelompok-kelompok intoleran.”

Rumadi mengatakan boleh saja MUI berpolitik tetapi politik yang bersifat kenegaraan. “Misalnya ada ancaman terhadap ideologi bangsa, ada yang merongrong Pancasila, di situ seharusnya MUI bicara.”

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi, membantah MUI melakukan politik kekuasaan dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Zainut Tauhid mengatakan, tuduhan MUI sudah melakukan politik kekuasaan adalah sebuah kebohongan dan fitnah yang sangat keji.

“MUI berharap kepada semua pihak untuk tidak menebarkan fitnah dan kebohongan. Karena hal itu justru akan memperkeruh keadaan,” kata Zainut kepada Republika.co.id, Senin (17/10).

Sikap tegas MUI terhadap Ahok semata dilakukan untuk menjaga akidah umat Islam. “MUI melaksanakan tugas untuk menjaga umat dari berbagai pemikiran yang keliru dan akidah yang salah. MUI mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok yang sempit,” kata Zainut Tauhid.

Menurut dia, MUI menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dalam sebuah negara yang majemuk sangat rentan terjadi gesekan, sehingga setiap potensi yang mengarah terjadinya gesekan harus segera dicegah. Karena hal itu akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Terkait dengan pendapat dan sikap MUI terhadap pernyataan Ahok yang menyinggung surah al-Maidah 51, Zainut menegaskan pernyataan sikap itu sudah sesuai dengan peran dan kewenangan MUI. Pernyataan sikap MUI jauh dari kepentingan politik sempit, apalagi terkait dengan hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta.

“MUI berpandangan bahwa pernyataan Saudara Ahok dapat mengancam harmoni kehidupan umat beragama dan kebhinekaan bangsa Indonesia,” kata Zainut. Karena itu, MUI meminta kepada aparat keamanan agar segera bertindak sebelum persoalannya melebar kemana-mana.

Pernyataan ini menanggapi Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad (16/10), yang menuduh MUI terlibat politik kekuasaan. Hal itu disampaikan Bonar terkait pernyataan sikap MUI yang meminta aparat menindak tegas kasus dugaan penistaan agama.

Dalam pernyataannya yang dibacakan Selasa (11/10) lalu, MUI mengeluarkan ‘pendapat dan sikap keagamaan’ yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah ‘menista Alquran dan ulama’.

Sikap itu dikeluarkan sehari setelah Basuki meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51 yang dianggap sejumlah pihak melecehkan agama Islam. []

YS /  Islam Indonesia