Di Yogyakarta, Kelompok Garis Keras Mengalami Kemapanan: Peneliti UGM

IslamIndonesia.id – Di Yogyakarta, Kelompok Garis Keras Mengalami Kemapanan: Peneliti UGM

Bagi peneliti Studi Agama dan Lintas Budaya UGM, Dr. Iqbal Ahnaf, kekerasan atas nama agama tidak bisa dilepaskan dari konteks dinamika lokal dan juga peluang. Siapapun bisa menciptakan peluang kekerasan atas nama agama ini, termasuk kebijakan pemerintah dan kendornya ketegasan aparat.

“Sekeras apapun militansi kelompok radikal jika tidak diberi peluang oleh aparat negara, kecil kemungkinan kekerasan terjadi,” kata Iqbal dalam diskusi soal intoleransi menjelang buka puasa di Pusat Studi Islam dan Asia Tenggara, UIN Sunan Kalijaga, 20/6.

Jebolan Universitas Victoria, New Zealand, ini  tidak lupa mengingatkan bahwa kekerasan atas nama agama tidak selalu termanifestasi dari ajaran ideologi. Contohnya, ormas tertentu yang mengingingkan penutupan Pesantren Waria beberapa bulan lalu meski pondok itu telah lama berdiri di Yogyakarta. Hal yang sama dialami sejumlah gereja yang dipaksa tutup karena persoalan izin.

“Padahal gereja itu sudah berdiri sejak zaman Belanda, mengapa baru kali ini dipermasalahkan?”

Dalam kasus-kasus seperti ini, kata Iqbal, intolerasi bisa dipandang sebagai alat mobilisasi. “Kalau Anda mau kumpulkan orang hanya karena urusan tempat parkir atau perut, tidak banyak orang akan jalan. Harus ada gagasan yang ‘lebih besar’,” katanya tanpa menapik sejumlah kelompok garis keras memiliki kaitan dengan kekuasaan atau partai politik tertentu.

Ada semacam ritual dimana bisa membuat massa berkumpul secara rutin, kata pria yang fokus mengkaji gerakan Islam dalam konteks demokrasi ini . Di antaranya, mengangkat isu dimana sentimen mayoritas tergerak.

“Lebih mudah memobilisasi orang untuk melarang LGBT atau kelompok minoritas seperti Syiah,” katanya memberi contoh

Selain aparat negara,  Iqbal menyinggung kebijakan publik yang memberi ‘peluang’ pada kelompok garis keras. Suatu paguyuban, misalnya, bisa mengajukan izin pada pemerintah untuk melakukan pengelolaan parkir. Iqbal lalu mencontohkan peraturan tentang pengelolaan parkir yang bisa dikelola oleh pihak ketiga.

“Nah, pihak ketiga itu siapa? Bisa swadaya masyarakat, atau paguyuban,”

Tak heran jika ada yang menemukan paguyuban yang mengelola pelayanan publik. Bukan hanya soal parkir, tapi juga area perdagangan. Yang menjadi salah satu akar masalah, lanjut Iqbal, paguyuban itu memiliki hubungan dengan kelompok  garis keras di daerah tertentu.

Di hadapan mahasiswa dan dosen yang hadir, Iqbal lalu berkisah tentang seorang pelayan restoran di Yogyakarta yang dipecat oleh atasannya. Akibatnya, restoran itu harus “berurusan” dengan  rombongan pria bermotor yang datang dari ormas tertentu.

“Jika seorang yang bekerja sebagai pelayan restoran saja merasa perlu berafiliasi dengan salah satu ormas tertentu maka ia (kelompok militan) sebenarnya sendang mengalami proses kemapanan. Nah, (sekarang ini) militansi atau radikalisme mengalami proses kemapanan di Yogyakarta,” katanya sambil mengulas sekilas tentang dinamika perkembangan kelompok garis keras di Yogyakarta

Selanjutnya, ialah adanya pembagian wilayah (kekuasaan). Pembagian ini, secara implisit, memberikan norma secara tidak tertulis. Kelompok di wilayah tertentu tidak boleh mengganggu wilayah lainnya. Apapun yang diperbuat  suatu kelompok selama masih di wilayahnya, tidak akan “di-apa-apakan.”

“Selama konvoi pada wilayah yang disepakati, dan tidak mengganggu wilayah lainnya maka kecil kemungkinan terjadi konflik (antar kelompok).”

Kasus penutupan gereja juga didukung karena basis kelompok di wilayah  tersebut tidaklah kuat.  Jika basis di wilayah itu kuat, maka tidak akan terjadi penutupan gereja itu.  Kesepakatan dan norma-norma yang tak tertulis ini, bagi Iqbal, turut membuat kelompok garis keras di Yogyakarta semakin stabil.

Semua faktor-faktor di atas yang melahirkan apa yang disebut Iqbal sebagai krisis keistimewaan di Yogyakarta. Yang memprihatinkan lagi, sebagaimana diketahui jamak, terjadi kegaduhan internal dalam proses transisi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta. Dampaknya tidak sederhana. Apalagi, menurut Iqbal, kepemimpinan yang  goyah membutuhkan sandaran pada basis-basis masyarakat. []

YS/IslamIndonesia