Di Papua pasca Pembakaran Mesjid, Pelarangan Shalat Ied, Gereja Minta Umat ‘Tidak Terprovokasi’

Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Albertus Patty, menyesalkan tragedi pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Ia meminta semua pihak untuk “tidak mudah terprovokasi”.

“Kami prihatin dengan kasus kekerasan yang terjadi ini. Silahkan aparat mengamankan siapa pun pelaku kekerasan,” kata Albertus Patty, ke Republika, Jumat (17/7).

Ia juga mendesak pemerintah untuk mencari “akar persoalan” kasus ini. Patty mengaku sangat menyesalkan seandainya benar ada surat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang melarang pelaksanaan shalat Ied Fitri di Tolikara.

Senada dengan itu, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyesalkan terjadinya pembakaran Masjid Baitul Muttaqin di Distrik Karubaga, Tolikara, Papua, saat umat Islam setempat tengah menjalankan shalat Id, Jumat pagi (17/7).

“Kami menyesalkan kejadian tersebut. Pembakaran masjid itu tak akan terjadi jika segenap pihak menahan diri dan tidak ada yang melakukan provokasi,” ujar juru bicara dan Sekretaris Kominfo, Kerjasama Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri PP DMI Hery Sucipto, dalam rilis tertulisnya, Jumat (17/7).

Atas kejadian tersebut, pihaknya menuntut aparat keamanan mengusut dan menindak tegas pelaku pembakaran. Menurutnya, pembakaran masjid tergolong penganiayaan dan penistaan terhadap agama.

“Agama manapun tidak membenarkan pembakaran rumah ibadah. Konstitusi kita menjamin kebebasan beribadah. Oleh karena itu, aparat harus tegas,” papar Hery.

DMI mengimbau umat Islam dan masyarakat umum untuk tidak terpancing ulah oknum yang tak bertanggungjawab. Sebab, lanjut dia, bisa saja provokasi lanjutan akan terjadi, mengingat sentimen suku, agama, ras, antargolongan (SARA) cukup efektif memunculkan konflik.

 Menyikapi insiden di atas, sebuah LSM yang menamakan diri PapuaItuKita merilis pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Menyayangkan terjadinya insiden di Tolikara. Peristiwa ini tidak dapat dilihat pada kejadian pada hari ini saja.  Berbagai upaya/usaha untuk mengarahkan konflik di Papua menjadi horizontal dengan isu keagamaan bukanlah kali pertama. Namun karena kuatnya kerukunan dan kecintaan hidup bersama orang Papua dengan warga lain yang berbeda, baik agama maupun suku bangsa, mestilah lebih dulu diingat sebagai nilai yang dimiliki oleh masyarakat Papua.

2. Sebelum peristiwa hari ini, berbagai peristiwa kekerasan di Papua tak berhenti setiap minggu yang mengorbankan warga sipil, dan memenjarakan setidaknya 500 orang sepanjang Mei-Juni 2015. Namun, berita insiden Tolikara yang menyebar begitu cepat, dengan narasumber sangat terbatas, telah membentuk opini sedemikian rupa yang dapat menyudutkan warga Papua.

3. Peristiwa di Tolikara terjadi karena kelalaian aparat yang tidak mampu menangani persoalan sosial yang terjadi disana. Ini juga membuktikan bahwa pendekatan aparat di Papua melulu dengan kekerasan dan senjata. Metode dialogis justru tak pernah dijadikan pendekatan utama.

4. Meminta masyarakat, pimpinan agama, wakil-wakil masyarakat adat, untuk mengambil peran maksimal, menenangkan warga dan memberi penjelasan khususnya kepada media-media arus besar nasional terkait dengan fakta peristiwa yang sangat kita harapkan tidak menyulut konflik lebih luas.

5. Menyerukan kepada pimpinan Polri agar tidak menggunakan cara kekerasan dalam menangani masalah ini. Upaya dialogis adalah cara tepat menyelesaikan persoalan antar masyarakat.

6. Kepada media untuk memprioritaskan narasumber yang kredibel dan beragam, serta menyusun berita yang kiranya dapat membantu tokoh agama dan adat untuk menenangkan warga.

7. Kepada Pemerintah Daerah agar mengusut akar masalah dan mengambil langkah-langkah pencegahan ke depan dengan mediasi dan rehabilitasi bagi semua pihak yang dirugikan.

8. Sebagai catatan yang akan kami kembangkan lebih lanjut, termasuk kaitannya dengan penyebaran sistematis dan cepat Edaran dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di media sosial:

Terdapat beberapa keanehan saat peristiwa /pasca peristiwa di Tolikara Papua:

A.Surat yang menggunakan Kop Surat/Logo GIDI (Gereja Injili Di Indonesia) pada tanggal 11 Juli 2015 yang ditujukan kepada Umat Muslim Se Kabupaten Tolikara, ditembuskan kepada DPRD Tolikara, Bupati Kab Tolikara, Polres Tolikara, semestinya dapat segera “diatasi dari awal”. Namun disayangkan, pihak Pemerintah dan kepolisian tidak melakukan upaya preventif (pencegahan dini) dengan memfasilitasi dialog antar pihak. Ada jangka waktu 6 hari dibiarkan menjadi api dalam sekam.

B. Pasca gagalnya mediasi terjadi keributan antar warga, sangat cepat informasi beredar, kronologi berdasarkan versi masing-masing-masing pihak dan dibiarkan oleh Pemerintah dan aparat seolah membiarkan distorsi informasi terus terjadi dan terus akan memperparah situasi konflik. Dokumen surat yang menggunakan logo GIDI sangat cepat beredar, khususnya penyebaran melalui medsos. Kita tahu bahwa surat tersebut masih perlu pengujian atas keaslian dan materinya. Pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa terjadi di tengah jauhnya jarak TKP di Tolikara Papua dan keterbatasan akses?

C. Sebuah surat yang mengatasnamakan organisasi agama tertentu di Papua namun belum terklarifikasi keaslian sumber dan materinya mengingat contoh rekayasa dokumen seperti ini terjadi pada wilayah konflik lain dengan tujuan menyulut konflik yang lebih luas antar warga.

9. Peristiwa ini catatan bahwa baru pertama kali isu konflik politik di Papua bergeser ke isu agama terjadi meskipun telah berulang kali dicoba namun gagal.

MH/Republika/Papuaitukita.net