Di Malaysia, Gunungan Skandal Mengurung Perdana Menteri Najib

Belum reda skandal korupsi dan utang perusahaan investasi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), Perdana Menteri Najib Razak kembali dihajar isu yang tidak kalah sensitif: skandal Lembaga Tabung Haji. Tuntutan untuk mundur dari oposisi dan internal UMNO sejak bergulirnya skandal 1MDB ditambah skandal Tabung Haji dinilai semakin menggoyahkan kursi kekuasaan Najib yang juga merangkap sebagai presiden partai berkuasa UMNO. 

Tuntutan mundur yang tidak kalah kerasnya berasal dari tokoh senior partainya sendiri sekaligus tokoh masyarakat, Mahathir Mohammad. Sedemikian sehingga isu kudeta sempat pada pekan lalu. Posisi Najib kian mengkhawatirkan mengingat kepercayaan publik pada partai yang dipimpinnya anjlok sejak Pemilu 2013. 

Isu kudeta kian memanas setelah aksi buka-bukaan Mahathir di blog pribadinya dalam tiga bulan terakhir. 

Semula, mantan Perdana Menteri Malaysia ini menuntut Najib untuk menjelaskan isu negatif dan sensitif yang menerpa dirinya, khususnya Skandal 1MDB. Tokoh yang pernah memimpin penjatuhan Abdullah Badhawi dari kursi perdana menteri ini, bahkan memperingatkan bahwa skandal ini bisa membuat partai penguasa UMNO dan koalisinya kehilangan kekuasaan.

“Tidak mudah bagi saya untuk menulis posting blog ini. Tapi demi persatuan ras (melayu) dan negara, saya harus mengeskpos semua ini,” kata Mahathir di blog pribadinya, chedet.cc.

Skandal 1MDB pertama kali dibuka Tony Pua, opisisi dan politikus Partai Aksi Demokratik Rakyat yang berkampanye di Petaling Jaya, Februari 2015. Dia mengungkapkan 1MDB terlibat dalam kasus penggelapan dana kas Negara Bagian Trengganu. Pada tahun 2008, Jho Low Taek yang dikenal sebagai pengusaha diduga mendapatkan kemudahan pinjaman USD 2,87 miliar tanpa kejelasan. Low dituding memegang banyak proyek yang dananya berasal dari investasi 1MDB. Proyek yang dimainkan Low misalnya pembangunan lapangan udara dekat Kuala Lumpur, pembangkit listrik tenaga uap, serta beberapa poyek properti lainnya. Kabarnya penggelapan
itu membuat 1MDB terlilit utang hingga US$ 11 miliar atau sekitar Rp 142 triliun untuk investasi sejumlah proyek yang tidak berjalan selama 5 tahun. Sebagian investasi, termasuk di sektor migas, gagal total seperti dilansir laporan Asia Sentinel pada 10 Oktober 2014.

Skandal korupsi kelas kakap ini menjadi pukulan hebat bagi Najib, khususnya dari para oposisi yang ingin menjatuhkan partai penguasa yang terkenal ketat dalam membungkam suara-suara kritik. Toh, Mahathir, yang notabene seniornya di UMNO, sudah terang-terangan menuntut Najib, pernah jadi Manteri Pertahanan, mundur dari jabatan. 

Melihat situasi genting ini, Najib melakukan konsolidasi internal UMNO untuk menjelaskan isu yang dituduhkan padanya, termasuk dari seniornya Mahathir. Salah satu petinggi UMNO, Khairy Jamaluddin, mengklaim bahwa penjelasan PM Najib dalam pertemuan tertutup dengan sayap partai politiknya, UMNO Youth, pada awal pekan ini “bisa diterima dengan baik”. “Sekarang presiden (partai) telah menjelaskan sepenuhnya, kita akan
menyampaikan informasi yang kita dengar ke orang banyak,” katanya. 

Tekanan atas Najib diperparah oleh skandal pembelian tanah seluas 0,624 hektar di wilayah Tun Razak Exchange (TRX) milik 1MDB dengan menggunakan dana simpanan haji (Tabung Haji) rakyat Malaysia. Lahan dibeli pemerintah sebesar US$ 52 juta, atau 43 kali lipat lebih mahal dari harga yang ditawarkan 1MDB, saat membelinya dari pemerintah dua tahun lalu. Penggelembungan dan penyalahgunaan dana Haji ini dituding sebagai penalangan alias ‘bailout’ bagi 1MDB. Dugaan kian kuat karena sebagian personel Direksi Tabung Haji ternyata juga menjabat dewan 1MDB sehingga kembali menimbulkan aksi protes dari rakyat sebagaimana dilansir oleh Channel News Asia, Selasa, 12 Mei 2015. 

Skandal dana haji semakin menyeret Najib hingga mencuatnya isu kudeta, membuat politisi kelahiran Kuala Lapis ini kembali merapatkan barisan ke internal partainya. 

Kepada jajaran elit UMNO, Najib butuh waktu untuk menjelaskan kontroversi kesepakatan tanah yang melibatkan Tabung Haji (dan 1MDB. Sebagai upaya mengakhiri polemik, akhirnya dia memerintahkan lembaga menjual lahan itu kembali.

“Dia berjanji untuk mengambil sikap tegas apabila ada permasalahan. Dia tidak akan melindungi orang-orang yang terlibat di dalamnya,” kata salah satu Kepala Deputi UMNO, Mayor Abdul Rahim M. Amin, setelah pertemuan tertutup di  Kuala Lumpur, seperti dikutip TheMalaysianInsider.com pada 8 Mei 2015. 

Melihat fenomena skandal 1MDB dan Tabung Haji yang dinilai “sangat memalukan” bagi partai dan bangsa Malaysia itu, Mahathir kembali bersuara keras meminta Najib turun dari jabatannya.  

“Miliaran ringgit telah hilang dan mungkin tak bakal kembali. Secara langsung atau tidak langsung, Najib bertanggungjawab atas kerugian besar ini,” kata Mahathir di blog pribadinya pada 12 Mei 2015. 

“Karena tindakan yang tidak bertanggungjawab, Najib tidak lagi cocok menjadi Perdana Menteri,” lanjut eks Perdana Menteri yang juga dikenal sebagai sahabat Penguasa Orde Baru Soeharto itu.

Badai Belum Berlalu
Tindakan Najib yang memerintahkan Tabung Haji menjual tanahnya ternyata tidak mengakhiri polemik. Datuk Gopal Sri Ram, Mantan Hakim Mahkamah Federasi, mengkritik tindakan Direktur Lembaga Tabung Haji, Datu Seri Abdul Aziz Abdul Rahman, yang seharusnya mengambil keputusan secara mandiri dan tidak seharusnya didikte Najib yang sekaligus merangkap sebagai Menteri Keuangan. Dana Haji, yang tidak lain merupakan deposit rakyat untuk diolah sebagaimana amanat undang-undang, kian mengkhawatirkan bagi rakyat Malaysia, katanya. 

Dinamika politik Malaysia jelang Pemilu 2018 kini memunculkan berbagai spekulasi, khususnya tekanan dari dalam UMNO sendiri. Diantara yang disorot ialah adanya upaya ‘suksesi’ dari elit partai UMNO yang disuarakan dari Milan, Italia. Upaya suksesi itu, yang diduga bagian dari rencana Mahathir, belakangan tenar dengan istilah “Milan Coup Conspiracy”.  

Dikonfirmasi tentang isu konspirasi ‘penggulingan’ itu, mantan Menteri Hukum Zaid Ibrahim, yang juga tokoh UMNO, menyatakan tidak bisa memastikan. “Saya tidak tahu apakah pertemuan itu akhirnya akan menggantikan Najib, tapi saya hanya tidak menyutujui gerakan diam-diam semacam ini untuk menggantikan pemimpin terpilih,” tulis  Zaid di blognya pada 10 Mei dari negeri Sakura, Jepang.

“Saya tidak tahu sejauh mana informasi saya ini bisa diandalkan, tapi saya harap ini bukan bagian dari rencana Tun Dr. Mahathir Mohammad untuk mengubah kepemimpinan,”  tambahnya sebagaimana dikutip oleh Freemalaysiatoday.com 

Mengimbangi tekanan yang menimpanya, Najib kembali menegaskan kepada rakyat bahwa tindakan menjual kembali tanah yang dibeli Lembaga Tabung Haji itu sudah tepat. Selain itu, untuk mengobati kekhawatiran para nasabah Tabung Haji, Najib meyakinkan rakyat bahwa keamanan dana Tabung Haji dijamin oleh pemerintah.

“Kita telah mengkaji tentang pengaturan Lembaga Haji dan saya ingin mengatakan, sebagai pemerintah, bahwa para nasabah tidak perlu khawatir karena semua deposit dalam Tabungan Haji dijamin pemerintah,” kata Najib dalam sebuah konferensi pers lepas pertemuan akbar perdana petinggi UMNO pekan lalu.

Edy/Islam Indonesia