Di Kelantan, Malaysia, Penerapan Hudud Sulut Kontroversi

Isu penerapan hudud (hukum-hukum Islam) di negara tetangga Malaysia baru-baru ini kembali hangat diperbincangkan. Pasalnya, Partai Islam Se-Malaysia (PAS) yang berkuasa di negara bagian Kelantan berhasil meloloskan Rancangan Undang-Undang penerapan hudud bagi Muslim lewat Dewan Undangan Negeri Kelantan Kamis silam. Penolakan sontak bermunculan.

Menteri Hukum Malaysia, Nancy Shukri, bilang Malaysia sudah punya konstitusi federal dan menerapkan dua hukum itu secara bersamaan bisa memicu resiko ganda.

“Banyak ketentuan yang sudah berada di bawah konstitusi federal, perlu ada studi lain jika kita harus membiarkan hudud diloloskan,” katanya seperti dilansir The Malaysia Insider hari ini.

Kemarin, Menteri Parisiwisata Malaysia, Datuk Seri Nazri Aziz, seorang politisi UMNO, partai politik terbesar Malaysia, menolak keras penerapan hudud. Dia bahkan menyebut “bodoh” mereka yang bahkan sekadar membicarakannya.

Di mata Aziz, hudud baru bisa diterapkan lewat amandemen Undang-Undang Federal yang memerlukan dukungan dua pertiga anggota parlemen.

Sementara itu, pejabat senior Barisan Nasional, salah satu partai politik besar di Malaysia, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, mengatakan pihaknya akan mengumumkan pendirian partainya tentang penerapan hudud paling lambat hari ini.

“Saya tidak berkata kami menentang hudud. Hukum tetap hukum. Sebagai orang Islam, hukum Allah merupakan hukum. Pihak yang memainkan [isu] ini adalah DAP [Democratic Action Party] dan Partai Keadilan Rakyat,” katanya saat dimintai pendapat perihal putusan baru Kelantan.

Lepas pengesahan beleid hudud, bos PAS Datuk Seri Hadi Awang mengucapkan selamat dan mengingatkan bahwa kecaman yang muncul terhadap masalah ini tidak akan bertahan lama.

Dia juga berjanji PAS akan menerapkan hukum Islam dengan “penuh tanggung jawab, amanah dan bijaksana”.

Berdiri pada 23 Agusus 1951, PAS bercita-cita menjadikan Islam sebagai tuntunan hidup dan membawa Malaysia sebagai negara Islam. 

(AR/berbagai sumber)