Di Jakarta, Gubernur Mundur Teratur dari Ide Menghidupkan Kawasan Pelacuran

Tak ada dasar hukum yang membenarkan hadirnya kawasan pelacuran di Jakarta, kata gubernur, mundur teratur dari medan kontroversi di tengah mengerasnya penolakan publik atas gagasannya menghidupkan kawasan pelacuran.

“Undang-undang tidak mengatur hal itu,” kata Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seperti dilansir Kompas.com hari ini. “Kalau pun aturannya melalui Perda, DPRD juga tidak mungkin mengizinkan (pembangunan lokalisasi).”

Basuki menggambarkan idenya menghidupkan kawasan pelacuran semata untuk apa yang dia gambarkan sebagai “penyadaran publik”, agar orang banyak tidak munafik.

Lokalisasi terselubung ada di Jakarta tapi masyarakat tidak sudi mengakuinya, katanya mengisyaratkan tak bakal memperpanjang soal kontoversial ini lagi. “Terserahlah orang mau nyindir atau apa, saya enggak mau perpanjang.”

Kalangan pengkritik, termasuk Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, sebelumnya melesakkan kecaman keras pada rencana Basuki. Mereka berpendapat penetapan kawasan pelacuran di Jakarta sama saja melegalkan “perbudakan perempuan”.

(RR/Islam Indonesia)