Cegah Ketegangan, Din Minta Peresmian Masjid Raya Jakarta Ditunda Usai Pilkada

islamindonesia.id – Cegah Ketegangan, Din Minta Peresmian Masjid Raya Jakarta Ditunda Usai Pilkada

Pemprov DKI akan meresmikan Masjid Daan Mogot atau Masjid Raya Jakarta pada Minggu (16/4/2017) lusa. Namun Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, meminta peresmian masjid itu ditunda. Mengapa?

“Rencana peresmian Masjid Dan Mogot oleh Presiden Jokowi dengan melibatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang diaktifkan kembali, sebaiknya ditunda karena hanya akan mengganggu ketenteraman atau menambah ketegangan dalam masyarakat jelang Pilgub DKI 19 April 2017,” ucap Din dalam keterangan tertulis, Jumat (14/4/2017).

Peresmian masjid pada saat minggu tenang, apalagi melibatkan salah seorang Calon Gubernur menurut Din tentu akan mengganggu ketenangan masyarakat pemilih yang berseberangan.

“Acara peresmian itu, yang tentu akan diberitakan secara luas oleh media, akan mempertontonkan dengan kasat mata bahwa Presiden Jokowi tidak netral. Bahkan berpihak secara nyata terhadap paslon nomor 2 Ahok-Djarot,” imbuh mantan Ketum PP Muhammadiyah itu.

“Bukankah penundaan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada sidang penistaan agama didalihkan pada alasan gangguan ketenteraman? Demi keadilan, seyogianya alasan yang sama diterapkan pada rencana peresmian masjid pada waktu yang tidak pas,” tegas Din.

Jika Jokowi tetap meresmikan masjid itu, Din mengatakan bertentangan dengan pernyataan Jokowi sendiri berulang kali bahwa dia tidak berpihak. Padahal sebenarnya sebagian rakyat sudah menilai bahwa Presiden Jokowi dari awal sudah tidak netral dan tidak berdiri mengayomi seluruh rakyat.

“Maka peresmian masjid yang apalagi dihadiri oleh Ahok, akan menambah rasa ketidakpercayaan sebagian rakyat. Padahal pelaksanaan agenda pembangunan negara dewasa sangat memerlukan dukungan seluruh rakyat,” lanjutnya.

Untuk itu, rakyat memdambakan keteladanan politik ‘satunya kata dan ucap’. “Selama ini sering diucapkan tidak boleh ada politisasi agama, tapi rencana peresmian pada 16 April 2017 tersebut tak pelak lagi akan dianggap sebagai bentuk politisasi agama yang nyata,” ungkap Din.

Maka dari itu, Din mengharapkan agar peresmian yang akan digelar pada 16 April 2017 itu ditunda setelah Pilkada.

“Seharusnya tidak ada masalah kalau ditunda empat hari saja, yakni dilaksanakan pada 20 April 2017,” kata Din.

EH / Islam Indonesia