Bank Islam Benahi Sanitasi RI Rp1,22 Triliun

Pemerintah menyatakan bahwa Islamic Development Bank (IDB) berencana untuk mengucurkan dana sebesar Rp1,22 triliun guna membantu perbaikan sanitasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, mengungkapkan, dana itu adalah dana hibah yang akan diberikan tanpa harus dikembalikan lagi oleh daerah yang menerimanya.

“Nilai Rp1,22 triliun itu didapatkan dari komitmen IDB yang mengatakan kalau mereka ingin membantu di 3.500 lokasi. Di mana, per lokasinya akan dialokasikan Rp350 juta,” ujar Budi dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama program “Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat” di Kementerian PU, Jakarta, Selasa 29 Mei 2012.

Tahun ini, menurut dia, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mendapatkan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar US$60 juta untuk memperbaiki sanitasi di Indonesia yang dananya akan turun secara bertahap. “Tahun ini, akan dicairkan dana untuk 500 lokasi,” kata Budi.

Budi menambahkan, dana yang keluar secara keseluruhan tahun ini dari ADB sekitar Rp175 miliar, karena untuk tiap daerah akan dipatok untuk mendapatkan dana sebesar Rp350 juta.

Dana-dana ini, menurut dia, akan langsung jatuh ke masyarakat, ketika kepala daerah mereka menandatangani kerja sama dengan Ditjen Cipta Karya.

Terkait dana yang dikucurkan IDB, Budi menuturkan, nantinya akan langsung dikucurkan ke masyarakat, jika ada yang mengajukan.

Hingga saat ini, menurut dia, Ditjen Cipta Karya belum mengetahui berapa daerah lagi yang akan mengajukan. Sebab, saat ini, tahapannya baru pada permintaan.

“Kami tidak akan melakukan penunjukan, karena belajar dari pengalaman lalu, hanya yang menaruh minat yang kami berikan,” ujarnya.

Mengenai masalah pengawasan dana, Budi mengatakan, nantinya akan dipegang oleh pemerintah daerah. “Nantinya, fasilitator juga akan diangkat pemerintah setempat,” tuturnya.

Selain itu, ia mengaku bahwa pihaknya mewaspadai agar program ini tidak dibawa ke ranah lainnya seperti politik. “Kami akan lakukan audit, jangan sampai dari seluruh fasilitatornya datang dari salah satu partai tertentu,” tegasnya.