Babak Lanjutan MUI versus Ahok

islamindonesia.id — Babak Lanjutan MUI versus Ahok

Ketua Lakpesdam NU, Rumadi, menyayangkan pernyataan petinggi MUI yang menyebut Gubernur DKI Jakarta telah menista Alquran dan ulama. Menurut pegiat lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan NU itu, pernyataan itu menunjukkan bahwa lembaga keulamaan ini telah masuk ke ranah politik praktis.

“Mungkin itu tidak disadari oleh MUI yang seolah-olah sedang menjalankan misi keagamaannya, tapi dia terperangkap di dalam permainan perebutan kekuasaan,” kata Rumadi di Jakarta, Minggu (16/10), seperti dilansir laman berita BBC.

Pernyataan MUI yang dimaksud disampaikan ormas keagamaan yang berpusat di Jalan Proklamasi itu pada Selasa (11/10) lalu. MUI mengeluarkan ‘pendapat dan sikap keagamaan’ yang menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, telah ‘menista Alquran dan ulama’.

Sikap itu dikeluarkan sehari setelah Basuki meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51 yang dianggap sejumlah pihak melecehkan agama Islam.

Sementara itu, Ketua umum MUI Maruf Amin mengatakan persoalan yang disikapi pihaknya adalah masalah agama dan bukan politik praktis.

“Apanya yang politik. Enggak ada bahasa politiknya. MUI bilang pendapat keagamaan. Jadi tidak ada wilayah politiknya,” kata Maruf Amin kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui sambungan telepon, Minggu (16/10) malam.

Menurutnya, MUI tidak pernah memasuki wilayah politik, tapi Gubernur DKI Jakarta -melalui pernyataannya- yang justru disebutnya memasuki wilayah agama.

“Karena itu, MUI dituntut banyak masyarakat untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah itu,” jelasnya.

Ditanya bahwa pernyataan MUI itu terkait erat dengan Pilkada DKI Jakarta, Maruf Amin mengatakan: “Itu ‘kan dikait-kaitkan. Yang dibicarakan MUI tidak terkait pilkada, tidak terkait politik, tapi Al Maidah ayat 51.”

Setidaknya sembilan orang dan organisasi yang melaporkan Gubernur DKI Jakarta kepada kepolisian terkait pernyataannya di hadapan warga Kepulauan Seribu, akhir September lalu.

Polisi mengatakan sejauh ini tengah melakukan penyelidikan atas laporan itu dengan memeriksa sejumlah saksi mata dan barang bukti video.

Kasus ini telah menimbulkan kemarahan sebagian kelompok Islam dengan menggelar unjuk rasa, walaupun sejumlah kalangan Islam lainnya menganggap tidak ada yang salah dengan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama.

Menanggapi harapan sebagian kalangan Muslim agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) menarik pernyataannya dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis, Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, juga menegaskan pihaknya tidak akan bergeming atau mengubah sikap.

“Dan MUI tidak akan bergerak sedikit pun (bergeming) dengan sikapnya jika itu diyakini kebenarannya,” ujar Zainut saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (16/10).

Zainut mengatakan, sebagai organisasi massa (ormas) keagamaan, MUI memiliki otoritas dan independensi dalam menyampaikan sikap dan pendapatnya.

AJ / Islam Indonesia