Satu Islam Untuk Semua

Saturday, 07 May 2016

ANALISIS–Remember Aleppo BAZNAS untuk Siapa?


remember aleppo baznas untuk siapa?

Islamindonesia.id – Remember Aleppo BAZNAS untuk Siapa?

Lagi-lagi penggalangan dana untuk Suriah dilakukan seiring maraknya berita tentang perang yang terjadi di Aleppo, Suriah. Kali ini, penggalangan dana dilakukan oleh lembaga independen negara sekelas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adakah motif tertentu di balik penggalangan dana ini? Akankah hasil penggalangan dana ini akan disalurkan melalui pemerintah Suriah, ataukah justru kepada pemberontak? Mengapa tidak galang dana juga untuk Yaman?

Mengenai penggalangan dana untuk Suriah, beberapa waktu lalu Prof. Al-Bouthi di Jakarta menyampaikan bahwa penggalangan dana Suriah tidak akan sampai ke tangan rakyat Suriah, melainkan ke kantong para pencari sumbangan.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBPP) Republik Indonesia untuk Suriah, Djoko Harjanto, pernah menyampaikan bahwa Indonesia sudah menggelontorkan dana kemanusiaan 500 juta dolar AS untuk Suriah. Itu pun melalui Lembaga Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB (OCHA) yang tidak memihak. Harjanto juga menyampaikan jika mau aman, memang harus lewat pemerintah.

Publik tentu bertanya-tanya, apakah penggalangan dana yang dilakukan oleh BAZNAS adalah instruksi dari pemerintah RI ataukah dilatarbelakangi isu perang yang saat ini terjadi di Aleppo antara pemberontak dengan pemerintah Bashar Assad? Itupun didahului fitnah yang disebar melalui medsos bahwa Bashar Assad didukung penuh oleh Syeikh Badruddin Hassoun, Mufti Suriah bermazhab Sunni yang dituding sebagai seorang ulama Syiah.

Terlepas dari itu semua, Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, harus bersikap netral dan tidak memihak siapa pun, selain pemerintahan yang sah. Apalagi Dubes Djoko Harjanto juga memberi pernyataan bahwa Suriah adalah pemerintahan yang didukung rakyatnya.

Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural pengelola zakat nasional, BAZNAS tentu dituntut menyalurkan dananya agar tidak keluar dari rambu-rambu konsitusional negara yang menganut politik bebas aktif. Kancah perpolitikan Timur Tengah yang begitu rumit dan saling sengkarut meniscayakan kerjasama dan koordinasi yang akuntabel dengan Kementerian Luar Negeri sebagai pemegang mandat tertinggi dalam urusan hubungan luarnegeri dan diplomasi internasional.

 

Tom/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *