Satu Islam Untuk Semua

Thursday, 12 May 2016

ANALISIS – Abu Sayyaf Bebaskan Sandera Indonesia. Adakah Peran Qatar Di Situ?


wp-1463046461356.jpg

ANALISIS – Abu Sayyaf Bebaskan Sandera Indonesia. Adakah Peran Qatar Di Situ?

Dalam soal yoga, Presiden Joko Widodo bukan kelas Perdana Menteri Kanada, Justin Tradeau, yang mampu bergaya bak Merak, mengambangkan badan di atas meja kerja dengan bertumpu pada kedua lengan. Tapi dalam soal kelenturan diplomasi pembebasan warga negara yang tersandera kelompok militan Abu Sayyaf – atau begitulah klaim banyak pejabat, Presiden Jokowi di luar dugaan mampu mengalahkan Tradeau 2-0 hanya dalam hitungan pekan.

Pada 1 Mei, hanya berselang hari setelah kelompok militan di Filipina Selatan memenggal seorang warga Kanada yang mereka sandera sejak 2015 — sebuah kebrutalan besar yang memicu kegemparan di Ottawa dan memaksa Tradeau memikirkan kembali niatnya berpisah jalan setelah bertahun-tahun menjadi komponen aktif dalam teater Perang Melawan Teror yang dipimpin Amerika Serikat, Jokowi mewartawan ke teve nasional di Jakarta kabar baik pembebasan 10 orang pelaut Indonesia yang sudah satu bulan disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

Masuk hitungan dua pekan, pada Rabu malam kemarin, saat Trudeau masih gagal memenuhi janjinya menghukum Abu Sayyaf dan melepas seorang lagi warganya yang masih tersandera di Mindanao, Jokowi kembali memecahkan berita merdu ihwal bebasnya empat orang pelaut Indonesia yang disekap Abu Sayyaf sejak April silam.

Pertanyaan: apa yang bisa dilakukan Indonesia yang tidak mampu dilakukan Kanada? Kenapa Presiden Jokowi seperti begitu perkasa menggerakkan simpul-simpul kekuatan dan lobi dari pusat kekuasaan di Manila hingga ke kawasan penuh konflik di Mindanao? Bila persoalannya, seperti yang ramai diperdebatkan di Ottawa hari-hari ini, adalah kengototan Trudeau tak mau membayar uang tebusan sepeser pun pada kelompok teroris, kenapa pula kelompok militan Filipina ‘bermurah hati’ membebaskan 14 sandera asal Indonesia? Bukankah pejabat kita juga berkeras sama sekali tak ada uang yang terlibat dalam dua momen pembebasan fenomenal itu?

Kabar teranyar dari Mindanao menyebutkan empat sandera Indonesia bebas dengan uang tebusan 50 juta Peso atau sekitar Rp 14 miliar. Mengutip seorang pimpinan polisi di Zamboanga, koran terbesar Manila, The Philippines Daily Inquirer, menyebut seorang pejabat senior MNLF (Moro National Liberation Front) bertindak sebagai negosiator utama dalam pembebasan itu. Indikasi adanya uang tebusan juga terdengar dalam pembebasan episode awal Mei, dari kesaksian sejumlah eks sandera yang bilang kalau mereka bebas setelah penyandera menyebut-nyebut soal uang tebusan.

Tapi itu semua jauh dari menenangkan. Soalnya bukan rahasia lagi: kas Jakarta seret dan ini membawa kita pada pertanyaan, siapa yang punya kemampuan menyediakan uang tebusan sebanyak itu? Toh, para pelaut bukan ‘aset likuid’ seperti kapal pengangkut nikel bernilai Triliunan rupiah yang dibajak di Somalia dan menjustifikasi sebuah operasi militer oleh Jakarta beberapa tahun silam. Okey, sandera adalah warga Indonesia yang nyawanya berharga. Tapi bukankah kita jarang mendengar pemerintah menggelontorkan uang yang besar untuk membebaskan pembantu asal Indonesia yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi? Sementara itu, kemungkinan Partai N dan Partai G ikut urunan dalam soal penyediaan uang tebusan nampak tipis di hadapan fakta mereka lebih baik menggunakan sumber keuangannya yang terbatas untuk memperbaiki jejaring partai jelang Pemilu.

Kemungkinan lainnya, meski ini sama sekali tak pernah disebut, adalah adanya peran aktif Qatar dalam membrokeri proses negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Penjelasan ini, kendati terkesan murni spekulasi, punya konteks yang cukup: Qatar, negara kecil di Timur Tengah yang memproyeksikan kekuatan sebesar mungkin di tengah berulangnya ancaman pencaplokan wilayah dari Arab Saudi, punya jejak yang jelas dan membekas di Mindanao. Pertama, Qatar termasuk negara yang berhasil membrokeri perjanjian damai bersejarah antara Malacanang dan Moro Islamic Liberation Front, salah satu kelompok perlawanan paling membumi di Mindanao, pada 2014. Qatar pula yang bertindak sebagai salah satu bandar utama pembangunan di kawasan pasca perjanjian damai, termasuk penyediaan pekerjaan bagi eks kombatan MIFL, juga pembangunan di berbagai sektor ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.

Sebagian kalangan berspekulasi Qatar bisa memainkan peran kunci itu setelah mampu menggergaji payung pengaruh Arab Saudi yang notabene lebih dulu masuk ke Mindanao lepas menggunting seluruh jejaring pengaruh Libya di kawasan. Libya di era Muammar Qadafi adalah negara pertama yang terang-terangan mendukung pemberontakan bersenjata kelompok Islam di Mindanao sejak paruh kedua tahun 1960-an. Bila konteks ini ditarik ke kondisi terkini, susut pengaruh Saudi di Mindanao mudah terbaca dari pecahnya insiden penembakan atas seorang ulama dan seorang diplomat Arab Saudi saat datang berceramah di Western Mindanao State University di Zamboanga City pada 1 Maret silam. Di sisi lain, bila melihat teater Perang Suriah, Qatar juga punya kedekatan yang khusus dengan kelompok Jabhat Al-Nusra, yang menginduk ke Al Qaeda. Di Filipina, sejak belasan tahun silam, Abu Sayyaf dikenal sebagai toko kelontong Al Qaeda di Asean.

Semua konteks itu menguatkan kemungkinan Qatar memang punya peran membrokeri pembebasan sandera Indonesia. Tapi tak ada makan siang gratis, bukan? Apa yang Qatar dapat dari Jakarta, sekiranya asumsi sebelumnya benar? Sassus menyebutkan Qatar ingin dapat pintu yang lebih besar untuk masuk ke sejumlah spektrum bisnis strategis di Indonesia yang sebelumnya banyak dikuasai kalangan taipan lokal.

Pertanyaan penting lainnya adalah apa motif Abu Sayyaf melancarkan dua operasi penyanderaan berturut-turut atas pelaut Indonesia? Kenapa mereka begitu bernyali di tengah fakta penyanderaan pertama telah menyalakan seluruh alarm keamanan di perbatasan Indonesia-Filipina? Kenapa pula mereka bisa berhasil? Kenapa mereka sampai bernyali merentang kekuatan mereka yang notabene tipis dengan menyandera dua kelompok pelaut Indonesia, setelah menyandera sejumlah warga Kanada, Norwegia, sejumlah peneliti dari Jepang, pebisnis dari China dan beberapa warga asing lainnya?

Penjelasan resmi pejabat sejauh ini gagal menghadirkan jawaban yang terang. Semua penjelasan berporos pada asumsi Abu Sayyaf bernafas dengan modus menculik untuk tebusan. Tapi gambaran ini sukar diterima. Abu Sayyaf bukan nelayan haram Filipina yang gemar masuk ke perairan Indonesia untuk mencari ikan tuna ekor kuning setelah isi laut Filipina menipis. Fakta bahwa Indonesia adalah pensuplai 70% batubara Filipina dan bahwa kapal-kapal Indonesia rutin melintas di perairan Mindanao membuat Abu Sayyaf kian terlihat seolah kelompok militan yang lambat berpikir.

Bila membaca statistik warga asing yang kini dalam penyanderaan Abu Sayyaf, sulit pula menerima penjelasan kelompok ini menyandera warga Indonesia dengan motif uang tebusan. Toh, faktanya, bila benar Abu Sayyaf beroperasi dengan asumsi di atas, mereka tak pernah kekurangan target di Filipina. Bahkan bila uang yang jadi poros utama, kelompok militan ini seharusnya sudah sejak dulu hilang dari sejarah, mengingat fakta kelompok ini adalah target solo teater perang melawan teror yang dipentaskan militer Amerika di Filipina pasca Tragedi 9/11. Selain itu, hampir seluruh tokoh sentral kelompok ini telah jadi orang buruan nomer wahid di Filipina sejak bertahun-tahun silam. Foto-foto para petinggi kelompok beredar di hampir setiap distrik di Filipina, dari kawasan mayoritas Kristen di Utara hingga ke wilayah Selatan yang banyak menampung warga Muslim. Nah, bisakah kita menerima penjelasan, kelompok ini tetap tak tergores di tengah semua kepungan dan perburuan marathon lintas negara?

Tak ada jawaban yang terang – dan mungkin tak akan pernah ada – soal ini. Tapi pertanyaan siapa yang diuntungkan dengan dua operasi penyanderaan Abu Sayyaf itu masih masuk dalam ruang spekulasi.

Suka ataupun tidak, dua penyanderaan ini menjadikan poros Jakarta-Filipina kembali menghangat dan mesra setelah dingin dan renggang lantaran perselisihan soal industri tuna. Sejak Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti berkuasa, Mindanao praktis menggigil. Sudah rahasia umum kalau industri tuna adalah jantung perkenomian kawasan. Tuna lah yang menjadikan kota pesisir seperti General Santos City bisa mendapatkan julukan hebat sebagai Kota Tuna Dunia, meski faktanya ikan tuna yang dibongkar di pelabuhan kota itu umumnya berasal dari tangkapan illegal nelayan Filipina di perairan Indonesia.

Manila, sejak dua tahun silam, mencoba menggiring Jakarta ke meja perundingan. Mereka ingin menawar keputusan Menteri Susi. Tapi hingga akhir Agustus silam, setelah berhasil bertemu Susi dan menyepakati perlunya pertemuan tim teknis, upaya itu seperti tertelan angin. Kebijakan Susi yang mengunci akses operasional kapal-kapal asing – Filipina sebelumnya menjalankan ratusan kapal-kapal penangkap ikan bertonase besar di wilayah Timur Indonesia – tetap berlaku. Bahkan tiga lembar surat protes dan kemarahan Wakil Presiden Jusuf Kalla atas kebijakan moratorium kapal-kapal ikan asing gagal merubuhkan keputusan Menteri Susi. Kalla berdalih surat itu berlatar pengaduan riil dari banyak warga di Indonesia Timur yang terpukul dengan kebijakan Susi. Faktanya, dan ini tak tertulis dalam surat, adalah perusahaan Filipina punya saham besar di hampir seluruh industri pengolahan ikan besar di kawasan Timur.

Ihwal Malacanang kemungkinan memanfaatkan insiden penyanderaan ini untuk memuluskan lobi pembukaan kembali akses industri tuna mereka di Indonesia punya preseden yang jelas. Sejarah masih merekam Filipina adalah satu-satunya negara Katolik yang punya kursi di Organisasi Kerjasama Islam (OKI), meski sebatas sebagai pengamat. Ini keistimewaan super yang tak bisa dinikmati India, yang notabene menampung populasi Muslim terbanyak di dunia, sebagian menyebut bahkan mengalahkan Indonesia. Kalangan wartawan senior di Filipina menggambarkan hadirnya Malacanang di OKI dipicu pemberontakan yang meletus di Mindanao pada sekitar tahun 60’an. Pemberontakan yang kemudian mengundang keprihatinan OKI itulah yang lantas membuat Malacanang bisa rutin duduk semeja dengan pimpinan negara-negara Islam. Inilah juga momen awal yang memungkinkan Filipina, di kemudian hari, punya tiket untuk mengirim berjuta-juta pekerja ke setiap negara di Timur Tengah hingga detik ini.

Catatan lainnya, operasi Abu Sayyaf membuka peluang Indonesia dan Filipina menyamakan frekuensi terkait patroli keamanan laut di kawasan, utamanya terkait isu Laut China Selatan, dan ini, meski cukup mengejutkan, sejalan dengan agenda militer Amerika Serikat.

Dalam banyak kasus belakangan ini, Manila memilih menghadapi China terang-terangan dengan sokongan riil militer Amerika. Jakarta sendiri, tak terlibat langsung dalam sengketa wilayah perairan, memilih mengambil jalan landai, bahkan setelah sebuah kapal patrol China menabrak kapal patrol laut Indonesia di perairan sengketa. Nah, penyanderaan Abu Sayyaf menjadikan Jakarta dan Manila, dan juga Malaysia, sepakat menggelar operasi laut bersama dengan supervisi dari militer Amerika yang tak pernah letih berjualan kecap “keamanan navigasi” sebagai basis kehadiran konstan mereka di perairan kawasan. Kelenturan diplomasi Presiden Joko Widodo bisa mengalahkan manuver Kanada berkali-kali, tapi kawanan militan di Mindanao nampaknya tak pernah peduli soal skor pertempuran.[]

RQ/IslamIndonesia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *