Abdillah Toha: Masjid Bukan Tempat Persaingan Politik Partisan

Islamindonesia.id – Abdillah Toha: Masjid Bukan Tempat Persaingan Politik Partisan

Menurut salah satu pendiri dan Anggota Dewan Pembina Yayasan Paramadina, Abdillah Toha, politik adalah ilmu dan sarana tentang penyelenggaraan negara. Membahas politik di manapun, di masjid, kampus, gereja, dan tempat-tempat lain bila terbatas pada bahasan sisi keilmuan, sisi moralitas, sisi keadilan, dan sisi kesejahteraan masyarakat, termasuk saran dan kritik terhadap praktik-praktik penyelenggaraan negara yang dianggap merugikan masyarakat, tidak dilarang.

“Politik praktis dan politik partisan, sebaliknya, hanya berurusan dengan perebutan kekuasaan. Ketika masjid melibatkan diri ke dalam urusan berebut kekuasaan dan berpihak kepada kelompok kekuasaan dan partai tertentu, disitulah potensi perpecahan bangsa dan umat seagama akan terjadi karena umat tersebar aspirasinya pada lebih dari satu kelompok politik dan partai,” kata salah satu Pendiri Partai Amanat Nasional ini seperti yang pernah ia tulis di kolom Islamindonesia.id bertajuk “Masjid dan Politik”.

Dalam konteks ini, lanjut Abdillah, almarhum Nurcholis Majid pernah wanti-wanti agar kita tidak mudah membawa label agama dalam kegiatan duniawi. Alasannya, bila tidak kebetulan dan kegiatan kita terperosok dan gagal, maka nama dan reputasi agama akan ikut terpuruk.

“Negeri kita bukan negara sekuler tetapi juga bukan negara agama. Ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang kita sepakati bersama mengayomi semua agama,” kata eks dewan pertimbangan wakil presiden ini.

Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang, apapun latar belakangnya, berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pria yang kini aktif menulis ini menjelaskan, masjid dari namanya adalah tempat bersujud. Tempat kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.

“Hadis Nabi SAW mengatakan bahwa masjid dibangun berlandaskan taqwa. Bukan tempat bersaing dalam urusan dunia dan politik,” katanya.

Di sisi lain, Abdillah mengakui adanya kontroversi di masyarakat soal boleh tidaknya masjid dijadikan ajang kegiatan politik. “Bolehkah seorang khatib masjid mengarahkan umatnya untuk memilih partai atau politisi tertentu dalam pemilihan umum?”

Mereka yang mengatakan boleh mengambil contoh riwayat Nabi Muhammad SAW yang membangun masjid pertama di Madinah dan menjadikannya sebagai pusat seluruh kegiatannya. Nabi shalat, beribadah, mengatur pemerintahan, merancang strategi perang, mengeluarkan instruksi, dan sekaligus berdakwah di Masjid Nabawi.

Islam tidak memisahkan antara ibadah dan urusan muamalah dan negara. Masjid adalah pusat kegiatan pemimpin Islam, kata mereka. Politik adalah bagian dari urusan penyelenggaraan negara. Hanya negeri sekuler yang memisahkan agama dari politik dan urusan kenegaraan.

“Mereka yang menolak penggunaan masjid sebagai tempat berpolitik praktis menolak argumentasi itu dan mengatakan bahwa penjelasan seperti itu sangat diluar konteks,” kata Abdillah

Pertama, lanjut eks Pengurus ICMI ini, pada saat Nabi SAW mulai berdakwah, beliau tidak punya tempat lain kecuali Masjid Nabawi untuk menyelenggarakan semua kegiatannya. Kedua, Muhammad SAW bukanlah pemimpin partai politik tetapi pemimpin umat dan agama.

“Kalaupun itu dianggap sebagai “partai” maka saat itu hanya ada satu partai di kalangan Muslimin. Beda dengan sekarang dimana terdapat banyak partai-partai yang hampir seluruhnya dinakhodai oleh ketuanya yang Muslim,” katanya.

Abdillah menambahkan, “Bayangkan bila hari ini Amien Rais dari PAN dan kawan-kawan berkampanye di masjid, besok Surya Paloh kemudian Fadli Zon dan Megawati masing-masing ramai-ramai membawa simpatisannya yang Muslim ke masjid Istiqlal atau masjid lain untuk berkampanye, apa jadinya umat Islam dan masjidnya.”

Umat Islam akan terpecah belah dan kalau diteruskan bisa-bisa nanti bakal ada masjid PAN, masjid Nasdem, masjid Gerindra, masjid PDIP dan lain-lain. Lebih lagi ketika hal yang sensitif seperti pandangan tentang larangan memilih non-Muslim sebagai pemimpin politik dijadikan isu.

“Yang setuju dan tidak setuju akan melaksanakan “perang” tafsir ayat dan hadis yang tidak habis-habisnya,” katanya.

Kembali Abdillah mengingatkan pesan tokoh bangsa, Prof. Ahmad Syafi’i Ma’arif. Di awal masa kampanye DPR dan presiden tahun 2014, mantan ketua Muhammadiyah itu menulis di sebuah koran ibukota yang mengingatkan bahaya membawa politik ke masjid.

“Tuan dan puan bisa bayangkan, jika dalam khutbah Jum’at diselipkan kampanye politik partai tertentu, pastilah masjid berhenti menjadi tempat yang nyaman, diliputi oleh suasana persaudaraan. Perpecahan di akar rumput akan menjadi sulit dihindari, seperti yang dulu pernah berlaku. Jalan yang paling arif menurut saran saya adalah membebaskan semua masjid dari gesekan politik kepentingan sesaat. Jadikan Rumah Allah ini sebagai tempat teduh dan sejuk buat semua orang beriman, terlepas dari apa pun partai yang didukungnya,” kata Buya Syafi’i yang dikutip Abdillah.

YS/islam Indonesia