Satu Islam Untuk Semua

Thursday, 09 January 2014

Radikalisasi Keagamaan di Sekolah dan Ketidakhadiran Negara


Ikemilai/Photos.com

“Bagaimana toleransi akan bisa diajarkan di sekolah kalau di sana yang berpengaruh kuat justru sebaliknya, sehingga mendesak dipertanyakan tentang bagaimana sebenarnya para guru dilatih dan oleh siapa.”

(Sidney Jones, Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML), Desember2013)

Selain dalam kapasitasnya sebagai pengamat dan peneliti radikalisasi dan konflik di Indonesia selama berpuluh tahun, pernyataan Sidney Jones ini tentu saja beralasan faktual, misalnya merujuk pada survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) tahun 2011.

Diadakan di lebih dari 50 sekolah dengan responden guru-guru pendidikan agama Islam dan siswa mereka, survei tersebut menyatakan 49 persen dari siswa sekolah tingkat menengah atas mendukung tindakan-tindakan radikal atas nama agama; 42 persen guru dan 52 persen siswa setuju dengan aksi penyegelan dan perusakan rumah ibadah bermasalah; dan 38 persen guru serta 68 persen siswa setuju dengan penyegelan dan perusakan rumah atau fasilitas penganut aliran sesat.

Menjawab pertanyaan Sidney Jones di atas, salah satu cara yang tersedia saat ini adalah dengan melihat fenomena radikalisasi tersebut sebagai akibat dari apa yang disebut sebagai ‘aktivisme Islam’. Quintan Wiktorowicz (2004) mendefinisikan ‘aktivisme Islam’ sebagai mobilisasi kontensi—ketidakpuasan atau ketidaksetujuan—yang terkait dengan alasan-alasan keagamaan atau persoalan-persoalan yang dipersepsikan terkait dengan umat Islam. 

Dengan menggunakan pendekatan ini, bisa dipotret empat hal yang menunjukkan mengapa dan bagaimana proses radikalisasi terjadi pada guru dan siswa di sekolah. Pertama, sekolah dengan berbagai tingkatnya merupakan situs-situs sosial, di mana pengorganisasian kontensi amat mudah dilakukan dan relatif efektif. Hal ini karena di sekolah terdapat unsur manusia dalam jumlah yang memadai—para murid, guru dan orangtua—serta berbagai infrastruktur terkait pendidikan.

Singkatnya, sekolah dalam hal ini sangat potensial menyediakan berbagai kesempatan bagi kalangan aktivis radikal untuk menanamkan dan menyebarkan pemikiran-pemikiran Islamisme yang pro-kekerasan  yang diatasnamakan sebagai upaya mengembangkan dan menegakkan sharia.

Namun potensi kesempatan melakukan radikalisasi keagamaan di sekolah sangat terkait dengan situasi politik, yakni apakah negara mampu atau tidak untuk hadir secara substantif. Kenyataannya sejauh ini, dan karenanyalah radikalisasi terjadi, keterlibatan negara lebih atau bahkan hanya pada pengaturan praktik pendidikan secara administratif-prosedural, yakni keterlibatan ‘serba tanggung’ dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau pendirian sekolah baru.

Ketidakmampuan negara tersebut dengan mudah bisa dicermati, seperti tercermin dalam pilihan untuk membuat kebijakan-kebijakan ‘panacea’—perubahan untuk perbaikan dilakukan ‘cukup’ dengan membuat semacam obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Itu sebabnya kemudian, kita melihat betapa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan lebih suka mengutak-atik kurikulum, yang diasumsikan sebagai sumber dari segala masalah, dan jika itu diperbaiki maka semua persoalan akan selesai. 

Konsekuensinya, meskipun saat ini ada program sertifikasi guru dan sebagainya, persoalan-persoalan yang jauh lebih mendasar seperti pembangunan kapasitas guru relatif terabaikan. Padahal, seperti hasil penelitian Bank Dunia yang dipublikasikan tahun 2010, rendahnya kualitas ouput pendidikan di Indonesia pada dasarnya terkait dengan ketiadaan kompetensi guru dalam mata pelajaran yang diajarkan, kemampuan pedagogis yang jelek, serta persoalan motivasional. 

Di samping itu, kita tahu, sistem pengaturan negara yang korup juga terjadi di banyak sekolah  sehingga kebijakan apapun yang dibuat dan hendak diterapkan pada dasarnya tidak banyak berpengaruh. Bagi para orangtua yang menyekolahkan anak di sekolah negeri, umpamanya, berbagai pungutan yang tidak pernah terdapat dalam undang-undang ataupun peraturan lain tetap terjadi dengan berbagai dalih dan alias. 

Potensi-potensi sekolah atau kampus bagi radikalisasi dan situasi dunia pendidikan yang menyedihkan di atas, yang dilihat sebagai peluang oleh para aktivis radikal, mendorong mereka melakukan mobilisasi kontensi secara terorganisasi, yang merupakan aspek kedua dalam perspektif aktivisme Islam. Mereka kemudian membangun dan melakukan berbagai gerakan sosial atas nama Islam, terutama dengan menyelenggarakan berbagai pengajian, memasuki dunia pendidikan formal maupun informal dan mendirikan berbagai sekolah. 

Dalam konteks Indonesia, salah satu contoh mobilisasi kontensi yang paling terstruktur dan menyebar luas adalah aktivisme yang digerakkan oleh para aktivis tarbiyya. Aktivisme ini, yang terinspirasi dari Ikhwan al-Muslimin di Mesir, telah mulai melakukan penetrasi dalam dunia pendidikan Indonesia paling kurang sejak tahun 1970-an. Dengan basis di kampus-kampus perguruan tinggi umum, seperti UI dan IPB, gerakan ini membesar dari segi jumlah kader dan ‘menenun’ jaringan intra, ekstra dan antar kampus. Dalam konteks pendidikan formal, gerakan ini telah berhasil mengembangkan lokus untuk menyebarkan pemahaman keagamaan mereka di sekolah-sekolah yang disebut sebagai ‘sekolah Islam terpadu’ (Noorhaidi Hasan, 2009).  

Ketiga, supaya berbagai peluang bisa digunakan untuk memobilisasi kontensi dalam dunia pendidikan, para aktivis radikal melakukan apa yang disebut sebagai framing, yakni membingkai berbagai ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap situasi, membangun argumen-argumen yang menjustifikasinya dan menawarkan pemikiran-pemikiran tertentu yang diandaikan akan memecahkan masalah-masalah yang diidentifikasi. Di sini kemudian muncul pernyataan “Islam adalah solusi” atau “kembali ke syariah” ketika Islam atau syariah yang dimaksud sangatlah subyektif dan belum tentu seperti yang dipahami oleh umat Islam pada umumnya.

Dalam memobilisasi sumber daya untuk membangun sekolah, sebagai contoh, pembingkaian ini biasanya dimulai dengan pembahasan ‘kemalangan’ umat Islam di Indonesia, ketidakmampuan sistem pendidikan (dan pemerintahan) sekuler mengurus pendidikan, dan pada akhirnya ajakan untuk kembali pada syariah sebagai solusi. Termasuk di sini perujukan pada kejayaan umat Islam di masa lampau, dimana diyakni bahwa kemajuan Islam sangat bergantung pada kekokohan tauhid dan Islamisasi sains.

Supaya pemanfaatan peluang, pengorganisasian dan pembingkaian untuk mobilisasi kontensi bisa berhasil, sebagai aspek keempat aktivisme Islam, para aktivis radikal akan memanfaatkan berbagai macam cara secara konsisten, a consistent repertoire of contention. Keseluruhan rangkaian mobilisasi kontensi tersebut saling terhubung dan bermuara pada satu tujuan: disposisi syariah sesuai pemahaman para aktivis tersebut.

Dalam kasus para aktivis tarbiyyah, sebagai contoh, repertoar kontensi mereka bisa dilihat mulai dari penetrasi kampus-kampus melalui kegiatan keagamaan, membina kader dan membangun jaringan seperti melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK), memasuki sekolah-sekolah melalui kegiatan Rohani Islam (ROHIS), membangun lembaga-lembaga pendidikan informal dan pada akhirnya  membangun sekolah serta jaringannya. 

Singkat kata, menggunakan keempat aspek dari perspektif aktivisme Islam ini untuk menjawab  pertanyaan Sidney Jones di atas—mengenai bagaimana radikalisasi keagamaan terjadi di sekolah, bagaimana para guru dilatih dan oleh siapa—kita sampai pada kesimpulan bahwa semua itu terjadi bukan sebagai kebetulan. Radikalisasi keagamaan di sekolah terjadi karena adanya ketidakhadiran atau ketidakmampuan substantif negara sampai taraf yang signifikan yang kemudian dijadikan peluang oleh penggerak aktivisme Islam, mobilisasi yang relatif terorganisasi, pembingkaian kontensi secara efektif dan adanya berbagai macam cara untuk mencapai tujuan sebagai repertoar kontensi.

Namun demikian, aktivis toleransi bukan tanpa harapan dalam ranah pendidikan. Meskipun saat ini sekolah-sekolah dengan paham radikal atau kegiatan-kegiatan ekstra-kurikuler di sekolah-sekolah umum menyebar sampai ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia, masih terdapat sebenarnya sekolah-sekolah yang cenderung lebih toleran dan mengajarkan toleransi. Dengan melacak melalui Google, umpamanya, juga terdapat pesantren-pesantren dengan paham yang bisa dibedakan secara diametral dari pesantren yang terang-terangan mengusung Wahabisme. Persoalannya, tentu saja, apakah para aktivis atau pendukung toleransi bersedia memperkuat dan memperbanyak sekolah dan pesantren tersebut atau tidak.

Berikutnya, sejarah umat manusia sudah membuktikan bahwa tetap saja terdapat peran pilihan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Banyak umpamanya orangtua yang well-informed akhirnya memilih untuk memindahkan anaknya dari sekolah yang berpaham radikal atau batal memasukkan anaknya ke sana. Namun, lagi-lagi, peran para aktivis toleransi atau masyarakat sipil yang akan menjadi penentunya.[]

*) Penulis, lulusan Fakultas Syariah Universitas Islam Jakarta, saat ini sedang menempuh program master pendidikan di Universitas Islam Asy-Syafi’iyyah, Jakarta. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *