OPINI–Muslim dan Ahok

Oleh: Abdillah Toha

Tulisan ini tidak bermaksud memperdebatkan apakah warga Muslim boleh memilih pemimpin non Muslim atau tidak. Yang menentang Ahok mengatakan bahwa nash al-Quran sudah jelas melarang Muslim memilih kafir (non-Muslim) sebagai wali (pemimpin). Yang tidak setuju dengan itu mengatakan bahwa ayat al-Quran yang dipakai sebagai dasar adalah ayat yang harus ditafsir secara  kontekstual dan yang dimaksud dengan wali bukan pemimpin tapi penolong atau teman. Sedangkan definisi kafir juga diperdebatkan, apakah semua non-Muslim sama dengan kafir atau tidak. Biarkan debat ini berjalan di tempat lain, tidak disini, antara berbagai ulama dan akademikus. (Baca juga: TANGGAPAN: Haruskah Pemimpin Selalu Muslim?)

Tulisan ini juga tidak dimaksudkan untuk mengarahkan pembaca pada pilihan tertentu. Walaupun survei sejauh ini menunjukkan Ahok unggul jauh di atas nama-nama yang sudah muncul sebagai calon lawannya, namun lawannya yang tangguh dengan strategi yang benar bukan tidak mungkin akan dapat mengalahkan Ahok. Ahok punya banyak kelebihan tetapi juga tidak kurang kelemahannya. Silahkan pilih yang dianggap terbaik.

Tulisan ini ingin memberikan pandangan bagaimana kita sebagai warga DKI yang beragama Islam seharusnya menempatkan diri kita dalam situasi perpolitikan Jakarta yang makin hari makin memanas, sebagiannya disebabkan oleh sentimen-sentimen primordial yang cenderung tidak rasional.

Pertama, kita lebih dahulu harus sadar bahwa Jakarta sebagai bagian dari Indonesia memiliki Dasar Negara dalam bentuk Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ideologi Pancasila. Dasar Negara yang kita sepakati ini memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh warga negara, antara lain untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, tidak pandang bulu apa agama yang dianutnya atau darimana asal sukunya. Untuk melarang non-Muslim menjadi gubernur atau bahkan presiden, kita harus lebih dahulu mengubah konstitusi kita seperti contohnya di Argentina dimana konstitusi negeri itu menetapkan bahwa presiden hanya boleh dijabat oleh warga negara yang beragama Katolik.

Kedua, kita harus berpikir dengan jernih dan tenang, gubernur seperti apakah yang kita dambakan untuk Jakarta. Apakah gubernur yang seagama dengan kita atau seideologi dengan kita atau bearasal dari suku yang sama dengan kita, tidak peduli kualifikasi dan karakternya, atau seorang gubernur yang jujur, terbuka, dan berakhlak, yang kita percayai mampu memperbaiki nasib warga Jakarta?

Ketiga, sebagai Muslim, apa aspirasi dan kekhawatiran Anda yang utama menyangkut kehidupan di Jakarta. Apakah Anda khawatir gubernur yang terpilih akan merugikan kepentingan umat Islam dalam menjalankan ibadahnya di Jakarta atau Anda lebih khawatir gubernur baru nanti tidak mampu mengatasi masalah kemacetan, banjir, sampah, dan sejenisnya?

Keempat, sebagai warga Muslim biasa, bagaimana kita melihat posisi seorang gubernur. Apakah kita memandangnya sebagai pemilik Jakarta atau pemimpin yang sepenuhnya harus kita ikuti apa maunya dan menentukan segala sisi kehidupan kita termasuk kehidupan beragama, atau kita memandang gubernur sekadar sebagai pelayan masyarakat atau sopir sebuah kendaraan yang bernama Jakarta dimana kita duduk sebagai penumpangnya untuk masa waktu kontrak tertentu?

Kelima, adakah jaminan bahwa gubernur yang Muslim pasti akan menguntungkan umat Islam sedang gubernur non Muslim pasti akan merugikan umat Islam yang mayoritas di Jakarta? Bukankah bisa juga terjadi sebaliknya dimana seorang gubernur acuh terhadap kepentingan umatnya yang seagama tetapi justru lebih peka terhadap kepentingan warga yang tidak seagama dengannya, apalagi bila jumlahnya mayoritas?

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas cukup beralasan untuk mengatakan bahwa sebagai Muslim barangkali kita akan menyesal di belakang hari bila kita salah langkah dan salah memilih seorang gubernur disebabkan oleh pertimbangan yang tidak rasional karena yang akan menanggung akibatnya juga mayoritas warga Jakarta yang kebetulan juga Muslim.

Namun demikian, semua itu tidak berarti bahwa warga Muslim Jakarta tidak boleh mencari calon gubernur Muslim. Justru sebaliknya. Bila hati nurani atau keyakinan agamanya teguh menghendaki adanya gubernur Muslim maka, atas dasar survei kekuatan Ahok saat ini, untuk menang tidak bisa hanya mengandalkan keislaman sang calon semata tetapi harus juga mengajukan lawan yang bisa menandingi popularitas, elektibilitas, dan kualitas Ahok.

Bila benar bahwa Ahok saat ini jauh lebih unggul dari lawan-lawannya, dan fakta bahwa mayoritas warga DKI adalah Muslim, berarti sebagian besar pendukungnya adalah juga Muslim yang tidak suka menentukan pilihan atas dasar agama calon gubernur. Karenanya, lawan Ahok yang Muslim akan mengambil langkah yang keliru bila untuk mencuri suara pendukung Ahok dia tidak rasional dengan menonjolkan keislamannya. Ahok akan sangat bergembira bila hal ini terjadi karena justru yang demikian akan menjamin kemenangannya.

Sebaliknya, bila lawan Ahok yang Muslim bertindak rasional dengan menghindar dari kampanye primordial, dia akan tetap mendapat dukungan suara primordial dan sekaligus peluangnya lebih terbuka untuk “mencuri” suara pendukung Ahok yang memandangnya sebagai lawan yang rasional. Pada waktu bersamaan, pilkada yang tidak dipanaskan oleh retorika agama akan berjalan lebih damai dan demokrasi kita menjadi lebih sehat.

AJ/IslamIndonesia