Satu Islam Untuk Semua

Saturday, 02 December 2023

Gencatan Senjata atau Hudnah dalam Pandangan Islam


islamindonesia.id – Setelah berlangsung selama 7 hari, gencatan senjata antara Hamas dan Israel, baru saja berakhir. Seperti sebelumnya, kini militer rezim penjajah Zionis Israel kembali menggempur dan membombardir Gaza tanpa peduli pada keselamatan warga sipil dan sarana prasarana umum yang seharusnya terlarang untuk diserang menurut hukum internasional.

Bukan hanya itu, bahkan ketika gencatan senjata tengah berlangsung, pihak Israel dikabarkan telah berulang kali melanggar isi kesepakatan.

Lalu bagaimana pandangan Islam tentang gencatan senjata? Apa saja syarat-syarat yang mesti dipenuhi dan tidak boleh dilanggar?

Pengertian Gencatan Senjata

Secara bahasa, وهادنه مهادنة: أي صالحه، والاسم: الهدنة، ويقال للصلح بعد القتال artinya melakukan perjanjian atau perjanjian setelah berperang. Atau biasa diistilahkan al-Hudnah, ash-Sulhu al-Muaqqat, al-Muwada’ah.

Secara istilah para ulama memiliki berbagai macam pengertian namun artinya tidak jauh berbeda. Yaitu mengadakan kesepakatan dengan kafir harbi untuk tidak melakukan perang dalam waktu tertentu dengan disertai pengganti ataupun yang lainnya, baik di antara kafir harbi itu ada yang masuk Islam atau tidak, dan mereka masih tetap tidak berada dalam kekuasaan pemerintahan Islam.

Ibnu Qudamah menyebutkan di dalam kitab Al-Mughni makna al-hudnah adalah

 مَعْنَى الْهُدْنَةِ، أَنْ يَعْقِدَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ عَقْدًا عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً، بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ. وَتُسَمَّى مُهَادَنَةً وَمُوَادَعَةً وَمُعَاهَدَةً

Seorang imam (pemimpin kaum Muslimin) mengadakan perjanjian dengan pihak musuh untuk menghentikan peperangan selama jangka waktu tertentu, baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi.

Gencatan senjata adalah penghentian perang atau konflik bersenjata apapun untuk sementara di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing.

Disyariatkannya Gencatan Senjata

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hukum gencatan senjata yang pada saat itu imam mengadakan perjanjian dengan pihak musuh untuk menghentikan perang selama jangka waktu tertentu, baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi adalah dibolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

{بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

“(Inilah pernyataan) pemututusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang telah kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka).” (QS. At-Taubah:1)

{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا}

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Dia Maha Mendengar Maha Mengetahui.” (QS. Al-Anfal:61)

Juga diriwayatkan oleh Marwan dan Al-Musawwir bin Al-Makhramah bahwa nabi berdamai dengan Suhail bin Amr (wakil dari kaum musyrik Quraisy) di Al-Hudaibiyah untuk menghindari perang selama sepuluh tahun.

Contoh lain perjanjian gencatan senjata yang dilakukan Rasulullah dengan pihak lain adalah kesepakatan antara Rasulullah dengan kaum Yahudi setelah beliau hijrah ke Madinah. Inilah yang tercatat dalam shahifah (lembaran sejarah) yang terkenal. Ditetapkan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak, baik dalam kondisi damai maupun perang, yaitu membentuk koalisi pertahanan dan keamanan secara bersama terutama saat ada serangan musuh ke Madinah.

Ijma para ulama telah bersepakat tentang bolehnya Hudnah dengan beberapa syarat.

Syarat-Syarat Gencatan Senjata

Agar gencatan senjata yang dilakukan pihak kaum Muslimin sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, maka harus terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

  1. Perjanjian harus dilakukan oleh imam atau wakilnya, tidak boleh oleh selainnya. Ini pendapat jumhur ulama. Hudnah tidak akan sah jika dilakukan oleh selain imam atau wakilnya. Dengan alasan Rasulullah sendiri yang mengadakan perjanjian dengan Bani Quraidhah dan Quraisy.
  2. Harus ada kemaslahatan yang jelas bagi kaum Muslimin. Seperti kondisi kaum Muslimin dalam keadaan lemah untuk berperang dan pihak kafir kuat.
  3. Masa hudnah harus dibatasi. Imam yang menentukan batas waktunya setelah berijtihad. Akad hudnah tidak dilaksanakan secara mutlak, sebab jika hudnah dilakukan secara mutlak tanpa ada Batasan, maka akan menjadikan jihad ditingalkan. Ini adalah pendapat jumhur.
  4. Tidak ada syarat yang fasid (yang tidak dibenarkan oleh syara’). Seperti, kaum kafir mensyaratkan untuk tidak melepaskan tawanan perang.

Masa Gencatan Senjata

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai masa hudnah.

1. Pendapat Imam Syafi’i

Jika kaum Muslimin kuat, maka tidak boleh lebih dari empat bulan dan jika ada hajah/keperluan boleh lebih sampai satu tahun.  Dalilnya Surah At-Taubah ayat 2

Jika kaum Muslimin lemah, maka boleh sampai sepuluh tahun. Dalilnya adalah perjanjian Hudaibiyah Rasulullah dengan Quraisyi.

2. Tidak boleh lebih dari sepuluh tahun, baik kaum Muslimin dalam keadaan lemah atau kuat. Dalilnya adalah perjanjian Hudaibiyah Rasulullah dengan Quraisy. Adapun jika waktunya telah berakhir maka boleh untuk mengadakan perjanjian kembali dengan melihat maslahat dalam perjanjian baru itu. Sebab perjanjian yang dilaksanakan secara mutlak akan menjadikan jihad ditinggalkan secara total.

3. Perjanjian boleh dilaksanakan lama atau cepat dengan waktu yang ditentukan walaupun lebih dari sepuluh tahun.

4. Boleh dengan jangka waktu cepat atau lambat yang terbatas, juga boleh secara mutlak selama ada maslahat yang jelas. Hudnah yang mutlak boleh, tapi bukan wajib.

Mengenai batasan waktu yang dibolehkan bagi kaum Muslimin untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak musuh telah disebutkan empat pendapat di atas.

Apabila suatu kemaslahatan berlawanan dengan suatu kemaslahatan yang lain, atau upaya mencegah potensi kerusakan bertentangan dengan potensi kerusakan yang lain atau kedua kepentingan ini (maslahat dan kerusakan) berbenturan satu sama lain, maka yang kita prioritaskan adalah fiqih keseimbangan (Fiqih Al-Muwazanat). Yakni dengan menetapkan sejumlah kriteria sebagai pedoman dan tolok ukurnya. Misalnya, mengabaikan kemaslahatan yang lebih rendah untuk meraih kemaslahatan yang lebih besar, mengambil resiko paling ringan demi menghindari resiko yang paling berat, menanggung kerugian yang lebih kecil untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Selain itu, mengedepankan pula prinsip-prinsip, menghindarkan kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan, mengorbankan kemaslahatan simbolik demi meraih kemaslahatan substansial. Serta prinsip yang tidak kalah penting dari itu adalah mengutamakan manfaat yang bersifat langgeng ketimbang manfaat yang bersifat hanya sementara dan mengesampingkan kemaslahatan yang dikhususkan bagi segelintir orang untuk mencapai kemaslahatan yang dapat dinikmati oleh sebanyak-banyak orang, dan sebagainya.

EH/Islam Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *