Quraish Shihab: Khilafah Tidak Ada Dasarnya dalam Alquran maupun Hadis

islamindonesia.id – Quraish Shihab: Khilafah Tidak Ada Dasarnya dalam Alquran maupun Hadis

Pada Jumat (29/3), di lini masa Twitter beredar sebuah meme Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan imbauan terkait Pilpres 2019. Berikut ini isi selengkapnya:

IMBAUAN

Sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37, 27 Maret 2019 disampaikan imbauan sebagai berikut:

1- Sebaiknya kedua kubu Paslon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan).

2- Walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam AI-Qur’an adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/khalifatullah fil ardh).

3- Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan Negara Islam dengan Negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). Mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam.

4- Menisbatkan sesuatu yang di dianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa.

5- Mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dgn pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban.

Meme tersebut pertama tersebar luas melalui akun Twitter Mustofa Nahrawardaya (@AkunTofa) dan mendapat beragam tanggapan. Mustofa yang merupakan anggota Direktorat Relawan Nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi berkomentar, “HAYO, siapa mau pertentangkan KHILAFAH vs PANCASILA? berani nentang MUI? ?”

Menanggapi meme tersebut, Nadirsyah Hosen, dosen di Monash University, Australia, dalam akun Twitternya (@na_dirs) mengatakan, “Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini keliru karena tidak bisa membedakan antara sistem khilafah dengan khalifah. Point kedua amat fatal kelirunya: tidak ada satupun ayat Qur’an yang menggunakan istilah Khilafah. Yang ada itu soal Khalifah. MUI gagal paham bedakan keduanya. Parah!”

Beberapa netizen ada yang mempertanyakan keaslian pernyataan dalam meme tersebut. Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, dalam akun Twitternya menyatakan bahwa isi meme tersebut tidak benar, “Sudah cerah itu tak benar. Ini saya kasiin yang ori (orisinil-red) ya,” ujarnya.

Tinjauan Tafsir Alquran

Terlepas benar atau tidaknya kebenaran dari meme viral tersebut, Redaksi Islam Indonesia melalui Whatsapp, pada Sabtu (30/3), mendapatkan penjelasan dari Quraish Shihab, penulis tafsir Alquran Al-Mishbah, tentang istilah khilafah dan khalifah dalam Alquran.

“Pertama, yang dimaksud dengan kata khalifah di Albaqarah adalah seluruh manusia yakni yang ditugaskan mengelola bumi sesuai tuntunan Allah. Ini jamaknya khalaif, baca antara lain surah Yunus 14  dan Al-An’am 165,” kata Quraish.

Lebih lanjut beliau menjelaskan, “Sedang yang di surah Shad 26, menyangkut pengangkatan Daud, adalah penguasa yang berwewenang mengatur satu wilayah, yakni kekuasaan politik.  Ini jamaknya khulafa. Itu sebabnya keempat khalifah dinamai Khulafa’ Arrasyidun.”

Kemudian dalam konteks kenegaraan, mengenai pengangkatan penguasa negara, beliau menjelaskan, “Kita berkewajiban terlibat dalam pengangkatan khalifah/penguasa negara, tetapi karena tidak ada penjelasan rinci tentang bentuk dan sistemnya, dan Khulafa’ Arrasyidun pun berbeda dalam menerapkannya, maka sistem khilafah (pengelolaan negara) diserahkan kepada masyarakat (ahlul hal wa al aqd).”

Sebagai kelanjutan dari penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), beliau menyimpulkan, “Karena itu khilafah yang diusung oleh HTI tidak ada dasarnya dalam Alquran maupun hadis. Walau membentuk kekhalifahan – dalam arti terlibat dalam penegakannya – bersifat wajib. Wa Allahu A’lam.”

PH/IslamIndonesia