Pengamat: Ganti Presiden Tak Jamin Kasus Intoleransi Hilang di Indonesia

Konteks politik Indonesia saat ini yang mengedepankan desentralisasi harus dikajiulang.

SITUASI kebebasan berkeyakinan di Indonesia tidak akan banyak berubah pasca Pilpres 2014. Siapapun presiden yang terpilih, diperkirakan tetap akan menghadapi masalah intoleransi terhadap kaum minoritas. Demikian pernyataan Aan Suryana, kandidat PhD dari The Australia National University (ANU) dalam diskusi yang digelar oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA), pada Minggu (18/5).

Menurut Aan, situasi tersebut disebabkan oleh kondisi presiden yang tidak memiliki kekuatan memaksa pemerintah daerah agar mereka tidak melakukan penindasan terhadap kaum minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah di daerah administrasinya.         

” Selain itu, kontruksi negara pun juga memberikan ruang bagi terjadinya persekusi terhadap minoritas dengan hanya mengakui enam agama resmi dengan prinsip monoteisme yang tidak bisa dinegosiasikan,” ujarnya.

Aan percaya itu akan tetap terjadi sekali pun seorang Joko Widodo terpilih menjadi presiden di Pilpres mendatang. Permasalahan serupa, dan penindasan terhadap kelompok minoritas tetap  akan menjadi berita  memprihatinkan yang kerap muncul di media-media.

Jika situasi tersebut ingin berubah, maka kata Aan, tak ada cara lain selain harus merevisi kembali konsep desentralisasi yang saat ini berlaku. Konteks politik Indonesia kontemporer saat ini yang terdesentralisasi membuat kewenangan presiden menjadi minim dan terfragmentasinya struktur negara.

Karena itu, siapapun presiden yang terpilih dalam Pilpres mendatang,  maka ia harus memiliki niat baik membenahi persoalan ini secara bijakasana.(hj) 

Sumber: UCA News