Pemimpin Teluk Desak Kerjasama Global Lawan Militan

Negara-negara Timur Tengah mendesak dunia untuk bersatu menghadapi membesarnya ancaman kelompok militan dan meminta perhatian pda sejumlah masalah anyar termasuk krisis di Suriah, berlanjutnya kisruh berdarah Palestina-Israel dan krisis pengungsi di Eropa, kata sejumlah pemimpin negara di Majelis Umum PBB yang ke-70 di New York, Amerika Serikat, kemarin.

Berpidato dalam bahasa Inggris, Raja Abdullah II dari Jordan mengingatkan apa yang dia gambarkan sebagai naik daunnya terorisme kelompok radikal dan betapa kelompok itu menyasar perselisihan dalam masyarakat untuk menyebar ide radikal lewat ketakutan, kekerasan dan kemarahan. “Mereka menyasar khilafiah dalam agama, berharap bisa menikam ukhuwah di antara miliaran orang, dari semua komunitas dan aliran kepercayaan, yang hidup berdampingan di banyak negara. Bugundal-begundal agama ini menggunakan kecurigaan dan ketidaktahuan untuk memperbesar kekuatan mereka,” katanya. 

Menurut Abdullah, mewabahnya terorisme di kawasan rawan konflik Timur Tengah telah berujung pada “Perang Dunia Ketiga”. 
Sayangnya, katanya, kjomunitas internasional tak menyikapi fenomena itu dengan tepat. 

“Bagaimana jika mereka tak bisa dikalahkan? Apa jadinya dunia kita nanti? Bisakah kita mentolerir masa depan dimana pembunuhan massal, pemenggalan kepala di depan umum, penculikan dan perbudakan menjadi hal lumrah? Maukah kita penghukuman komunitas jadi barang jamak? Dimana kekayaan budaya kemanusia, yang telah dirawat selama ribuan tahun, dihancurkan secara sistematis? Saya menyebut krisis ini sebagai Perang Dunia Ketiga dan saya berharap dunia meresponnya dengna perhatian yang sepadan. Ini berarti langkah kolektif global di seluruh front,” katanya. 

Raja Abdullah mengusulkan tujuh langkah praktis menghadapi terorisme atas nama agama. Ini termasuk kampanye penghormatan kekayakinan orang per orang, pemberangusan ide-ide radikal yang mendewakan kekerasan, dan mengurangi akses kelompok ekstrimis pada media. 

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, menyuarakan hal serupa. Menurutnya, dunia perlu mengambil langkah kolektif yang kuat menghadapi terorisme. “Fenomena terorisme dengan konsekuensinya yang mengerikan menghadadirkan tantangan politik, keamanan dan ekonomi atas bangsa dan masyarakat. Tak diragukan lagi perselisihan dan zona konflik berkontribusi pada kemunculan kelompok-kelompok teroris.” 

Kegagalan komunitas internasional menghilangkan biang perselisihan dan konflik juga berperan dalam lahirnya lingkungan yang menggalakkan sepak terjang kelompok teroris, katanya. 

Syeikh Tamim juga menekankan perlunya dunia sampai pada solusi cepat terkait “perselisihan” Palestina-Israel. “Solusi adil dan langgeng atas persoalan Palestina, yang masyarakatnya masih tercerabut dari tanah airnya akibat pendudukan, tak bisa lagi ditunda hingga generasi berikutnya,” katanya. 

Dia juga memanfaatkan momen di depan majelis PBB untuk mendesak apa yang dia gambarkan sebagai kemestian “pergantian rezim” di Suriah. “Saya mendesak adanya kerjasama yang bisa memaksakan solusi politik di Suriah yang sekaligus bisa mengakhiri kekuasan tirani dan menggantinya dengan pemerintahan pluralistik berdasarkan kesetaraan seluruh warga Suriah,” katanya. 

Hanya dengan dunia bisa menumpas terorisme di Suriah dan membuka jalan bagi pembangunan kembali negara itu, katanya. 

Kontras dengan Suriah yang masyarakatnya pluralistik dan memiliki mekanisme pemilihan umum regular, Qatar justru berkubang dalam monarki absolut. Sejak pertengahan abad ke-19, negera kecil di Semenanjung Arab itu dalam cengkraman Dinasti Al Thani. Qatar, bersama Saudi dan sejumlah negara Petro Dolar yang berkiblat ke Barat, aktif mensponsori kelompok-kelompok militan yang menyalakan teror dan keonaran di Suriah untuk menumbangkan pemerintahan berdaulat Bashar Al-Assad dalam lima tahun terakhir. 

RR/Islam Indonesia/UNPress