Pastor Katholik Serukan ‘Bangkok Shutdown’ Tanpa Kekerasan

” Saya berada di sini untuk membantu meneguhkan masyarakat Thailand dan mempromosikan keadilan dan perdamaian serta moral yang baik di kalangan rakyat Thailand dan politik Thailand,” (Pastor Vichai Phoktav)

Maraknya aksi demonstrasi terhadap pemerintah di Thailand memicu pernyataan seorang Pastor Vichai Phoktav, imam Katolik setempat. Ia mendesak para pengunjuk rasa anti-pemerintah di Bangkok untuk mencari keadilan dan reformasi melalui cara-cara damai menyusul kekerasan sporadis di ibukota Thailand itu. Demikian seperti dilansir oleh UCA News pada Kamis (16/1).

 “Saya berpikir bahwa sistem politik dan pemerintah kita di Thailand harus direformasi, kita perlu mengurangi korupsi dan harus ada partisipasi yang lebih dari masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya Pastor Vichai mengungkapkan dirinya didapuk oleh para penyelenggara protes pada Selasa (14/1) untuk memimpin doa  lintas agama sebagai pertanda dimulainya protes hari ketiga “Bangkok Shutdown” (Tutup Bangkok). Ia lantas naik ke atas panggung bersama seorang imam Muslim untuk menyampaikan doa bersama demi perdamaian dan keadilan, kata Pastor Vichai.

Doa dan pengharapan akan adanya perdamaian dari para pemuka agama  dilontarkan menyusul terjadinya aksi kekerasan yang dilaporkan terjadi di seluruh kota itu pada Selasa malam. Sedikitnya sua orang tertembak, saat suatu aksi pelemparan bahan peledak  terjadi di  kediaman pemimpin partai oposisi utama, Sementara itu di kawasan lain dari Bangkok,  sebuah bus dibakar dan terjadi penyerangan terhadap polisi.

Dalam orasinya, Pastor Vichai yang juga mantan Direktur Komisi Keadilan dan Perdamaian,  terjadinya aksi-aksi kekerasan itu mengingatkan dirinya kepada orang-orang di kota itu yang masih mengalami cedera akibat kerusuhan mematikan pada 2010.  Karena itu menurutnya, penggunaan non-kekerasan adalah cara terbaik bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka.

“Saya tidak terlibat dalam politik dan saya berada di sini untuk tidak memihak siapapun. Saya berada di sini untuk membantu meneguhkan masyarakat Thailand dan mempromosikan keadilan dan perdamaian serta moral yang baik di kalangan rakyat Thailand dan politik Thailand,” katanya.

Seperti dilansir oleh berbagai media, para pengunjuk rasa berusaha menggulingkan pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan membentuk sebuah pemerintahan yang ditunjuk untuk mengadakan reformasi politik sebelum menyelenggarakan pemilu baru. Mereka yang didukung Partai Demokrat (partai oposisi utama) menuntut agar reformasi dilakukan secepatnya. Jika tidak, mereka menyatakan akan menolak untuk ikut serta dalam pemilu yang dijadwalkan pada 2 Februari tahun ini.

Sumber: UCA News