Palestina Menolak usulan Perundingan Damai Menlu AS

Berbagai pemberitaan mengkonfirmasikan meluasnya penentangan program miring Amerika Serikat dalam menyikapi krisis di Palestina, yang diusulkan dan ditindaklanjuti oleh Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry.

Peridoe baru perundingan damai pemerintah Palestina lewat otoritas Ramallah dan Zionis Israel akan dimulai. Amerika menjadi mediasi setelah terhenti pada Juli 2013 karena pembangunan pemukiman Zionis.

Sama seperti sebelumnya, pada perundingan kali ini rezim Zionis dan Otorita Ramallah tidak dapat mengenyampingkan perbedaan mengingat kerakusan Israel dan juga dukungan Washington terhadap Tel Aviv. Perundingan itu pun mendapat pertentangan yang luas dari masyarakat Palestina.

Dalam hal ini, Yaser Abdrabbuh, sekjen komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyatakan bahwa para pejabat Palestina tidak setuju dengan usulan John Kerry dalam perundingan damai tersebut.

“Pasalnya dalam usulan Kerry, akan dibentuk sebuah negara Palestina yang tidak memiliki perbatasan jelas, jalur penyeberangan atau ibukota, dan bahkan permukiman-permukiman Zionis juga tetap berada di dalam wilayah Palestina.”

Menurut Abdrabuh, selain itu, pihak Palestina juga harus mengakui rezim Zionis sebagai sebuah negara Yahudi.

Dijelaskannya bahwa usulan John Kerry terkait pengakuan rezim Zionis sebagai negara Yahudi itu berarti berlanjutnya penjajahan Israel terhadap wilayah dan jalur penyeberangan Palestina, perluasan pembangunan permukiman Zionis, serta berbagai masalah lain.

Ismail Haniyeh, PM Palestina di Gaza, Kamis (16/1) menyatakan usulan Menlu AS itu merupakan makar baru untuk menghancurkan masalah Palestina.

Pemaparan perincian usulan Kerry dalam mengupayakan perundingan damai antara Palestina dan Israel itu menunjukkan bahwa bagnsa Palestina sedang menghadapi propaganda dan makar berbahaya baru dari AS. Terlambat atau lengah dalam menyikapi masalah ini akan mengancam musnahnya masalah Palestina yang akan menguntungkan Israel dan membinasakan seluruh hak dan cita-cita bangsa Palestina.

Selain berbagai gerakan, opini umum Palestina juga menentang usulan tersebut dan mereka memperingatkan dampak bahaya dari usulan Kerry. Prakarsa Kerry bukan dinilai sebagai upaya perdamaian, melainkan pemaksaan atas bangsa Palestina untuk mengakui Israel yang pada akhirnya akan menggilas seluruh krisis di Palestina. Dengan kata lain, prakarsa itu tidak lain adalah realisasi ketamakan Israel dan kepentingan AS saja, tidak lebih. Karena poros utama dalam prakarsa itu adalah penguasaan lebih banyak wilayah Palestina oleh rezim Zionis. (Irib)